Akuntan Profesional Bisa Cegah Manipulasi Keuangan


MALANG – Kinerja akuntan dapat diukur dari kemampuan laporan keuangan perusahaan. Dalam penyajian laporan keuangan, seringkali tidak dilakukan dengan benar dan didiskresi. Sehingga, tak hanya meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesi berkelanjutan (PPL), monitoring dan pengendalian dari akuntan professional juga diperlukan.
“Jika mengambil keputusan ekonomi akan menyesatkan, jika menggunakan laporan keuangan dengan kualitas rendah,” ujar Dosen Akuntansi STIE Malangkucecwara, Dr Aminul Amin MM CPA kepada Malang Post.
Dia melanjutkan, laba menjadi ukuran kinerja perusahaan, sebab stakeholder berkepentingan dengan laba. Laporan keuangan disajikan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pembuat keputusan ekonomi. “Keputusan ekonomi yang didasarkan pada informasi laporan keuangan tergantung pada kualitas laporan keuangan. Sebab, ekspektasi pendapatan saham para investor dihasilkan dari informasi laporan tersebut,” ungkapnya.
Tingginya diskresi laporan keuangan mengindikasi rendahnya kualitas informasi laporan keuangan. Informasi mungkin dikemas oleh sebagian akuntan secara relevan, tetapi hakikatnya tidak dapat diandalkan, sehingga penggunaan informasi secara potensial dapat menyesatkan.
“Hasil survey menunjukkan 60% tindakan diskresi laba untuk meningkatkan pendapatan dan 40% bahkan digunakan untuk menurunkan pendapatan,” bebernya.
Mekanisme corporate ada pihak yang berfungsi mengawasi dan memonitoring dan ternyata semua peran tersebut adalah seorang akuntan. Mulai dari komite audit yang beranggotakan akuntan, internal audit, hingga eksternal audit bahkan harus akuntan publik yang memiliki gelar profesi.
“Akuntan professional diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi secara dini tindakan diskresi laporan keuangan terutama yang mengarah pada pelanggaran standar atau bahkan tindakan manipulasi,” tandasnya.
Pada pemerintah sendiri, prinsip corporate govermen juga harus dimiliki. Prinsip tersebut salah satunya, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Tak hanya lembaga komersil, hampir semua lembaga harus mampu menjalankan tata kelola yang baik. “Pemerintahan juga harus menjalankan tata kelola yang baik, Mekanismenya sama, harus ada pengontrol,” imbuhnya. (mg3/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...