Pemerintah Batasi Pagu PPDB SMK

 
MALANG – Tahun ajaran baru 2018, pemerintah menerapkan peraturan baru terkait batas penerimaan siswa pada SMK terakreditasi A yakni maksimal 872 peserta didik. Dari 2.100 SMK di Jawa Timur, 40 persen dikatakan sekolah besar dengan daya tampung lebih dari seribu.
Peraturuan tersebut mengharuskan masing-masing sekolah maksimal membuka 24 rombel dengan jumlah 36 siswa setiap rombelnya. Di Kota Malang sendiri, tiga sekolah yang masuk dalam daftar peraturan tersebut yakni SMKN 6, SMKN 4, dan SMK PGRI 3. Ketiga sekolah tersebut menerima siswa baru mencapai seribu peserta.
Kepala SMKN 4 Malang, Dr. H. Wadib Su’udi, MM, mengatakan, jika peraturan tersebut diberlakukan maka pihaknya akan melaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun perlu dilakukan secara bertahap sehingga setiap angkatan maksimal 24 rombel, selama tiga tahun maka 72 rombel sesuai Permendikbud.
“Tetapi untuk memastikan berapa jumlah pagu saat PPDB tetap menunggu peraturan Gubernur,” ujar Wadib.
Menyikapi peraturan tersebut, SMKN 4 Malang masih mencari solusi yang tepat untuk supaya ketika memutuskan suatu kebijakan bisa diterima oleh semua pihak. Bahkan, upaya penjelasan atau sosialisasi mengenai peraturan baru tersebut.
“Kami tidak bisa memastikan dampak apa yang akan dialami oleh sekolah dengan peraturan baru ini, namun sampai saat ini kami menganalisisnya dan belum ada hasil karena sekarang masih sosialisasi dengan warga sekolah. Yang jelas bagaimanapun kami tetap menunggu surat edaran resmi gubernur,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bidang SMA-SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Hudiono, MSi mengatakan, peraturan pembatasan rombel ini akan berdampak pada kualitas sekolah, namun dengan itu sekolah akan lebih fokus tidak sekadar mencari siswa tetapi lebih meningkatkan kualitas dan mutu sekolah.
“Yang jelas bukan semata pemerataan siswa, tetapi bagaimana sekolah tersebut fokus pada peningkatan mutu,” ujar Hudiono.
Ia melanjutkan, yang terjadi saat ini jumlah siswa melebihi pagu, SDM guru tidak mencukupi serta sarana dan prasarana tidak memadai. Kemudian adanya pembatasan pagu pada sekolah besar menjadi peluang bagi sekolah swasta untuk bersaing positif agar dilirik masyarakat.
“Namun sekolah swasta jangan berfikir adanya pembatasan pagu otomatis akan mendapatkan siswa banyak itu belum tentu, sehingga agar dilirik harus berbenah dan memperbaiki sarana prasarana juga mutunya,” pungkasnya. (mg7/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :