Muatan Lokal Anti Radikalisme, Dinas Pendidikan Tunggu Instruksi


MALANG – Usulan Sekda Kota Malang Wasto soal anti radikalisme masuk muatan lokal (Mulok), ditanggapi Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra. Zubaidah MM. Menurut Zubaidah, pembelajaran mengenai paham radikal ini sudah tertuang pada mata pelajaran (mapel) Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).

Sehingga, menurut dia, tanpa adanya mulok anti radikalisme ini di semua satuan pendidikan sudah diberi pemahaman mengenai paham radikal. Apalagi sekarang ini kegiatan belajar mengajar sifatnya tematik.
“Kalau untuk Mulok anti radikalisme perlu dikaji ulang terlebih dahulu, namun jika memang itu instruksi maka akan kami lakukan, sejauh ini kami belum berpikir ke arah situ,” ujarnya kepada Malang Post, kemarin.
Namun Dinas juga sudah mengantisipasi menyebarnya paham radikalisme di lingkungan sekolah. Begitu ada berita terorisme dan radikalisme langsung membuat surat edaran yang berisi imbauan dan cara menyikapinya. Dalam surat tersebut juga tertuang seperti yang diinginkan Presiden bahwa sesama murid harus saling mengingatkan, toleransi dan langkah untuk mengatasi.
Selain itu, surat edaran tersebut juga mengimbau jika ada peserta didik yang memiliki gejala-gejala mengarah ke paham radikal maka harus diwaspadai. Oleh karena itu untuk mencegah hal ini di lingkungan sekolah maka perlu adanya koordinasi antara wali murid dan guru. Sebab permasalahan seperti ini tidak bisa diatasi secara perorangan.
“Perlu adanya koordinasi atau kerja sama yang baik antara guru dan orang tua, atasi bareng-bareng. Jika sekolah tidak bisa mengatasinya, silahkan sampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Malang,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, untuk segera menyampaikan kepada guru atau ke Dinas Pendidikan langsung apabila menemukan gejalanya. Atau bertingkah aneh yang terindikasi menganut paham radikalisme. Berlaku tidak hanya bagi siswa saja melainkan juga guru di lingkungan tersebut.
“Kami mewanti-wanti untuk mewaspadai semua yang ada di lingkungan situ baik siswa maupun guru yang mempunyai paham berbeda dari aturan pada umumnya,” ujarnya.
Siapapun yang memiliki paham radikalisme pasti berbeda baik dari tingkah lakunya maupun pemikirannya, sehingga perlu saling koordinasi sesama teman jika masih bisa, kalau tidak segera laporkan ke Dinas Pendidikan. Apabila ada laporan akan dilihat bagaimana anehnya, seperti apa menyimpang dan tingkahnya, baru kemudian diambil langkah sesuai dengan yang dilakukan.
Hal ini juga sudah pernah dialami dulu, di mana ada yang tidak mau mengikuti aturan seperti tidak mengakui Indonesia, tidak ikut dalam kegiatan upacara, Dinas Pendidikan mengambil langsang tegas untuk memanggil yang bersangkutan. Jika tidak mau mengikuti aturan yang telah ada maka dipersilahkan untuk meninggalkan sekolah.
“Sejauh ini untuk menambah mulok anti radikalisme masih belum, harus benar-benar dipersiapkan, karena saat ini paham tersebut sudah ada di dalam hampir semua mata pelajaran,” papar Zubaidah.
Tak hanya itu, dalam waktu dekat ini Dinas Pendidikan akan mengadakan sosialisasi kepada seluruh guru Pendidikan Agara bagaimana mengantisipasi paham radikalisme di sekolah. Sosialisasi ini akan diberikan mulai guru pendidikan agama di jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP.(mg7/ary)

Berita Terkait

Berita Lainnya :