PPDB SMP, Jalur Wilayah Dibatasi 60 Persen


MALANG - Kota Malang mengambil kebijakan porsi 60 persen penerimaan PPDB Jalur Wilayah. Prosentase ini diputuskan mengingat kesulitan sekolah jika harus memenuhi target 90 persen siswa dari jalur wilayah.

Kadindik Dra Zubaidah, MM menuturkan, apabila pada jalur zonasi tersebut tidak memenuhi target 60 persen dari total daya tampung sekolah, maka kekurangan pada jalur tersebut akan digabungkan dengan jalur regular. Pada jalur zonasi ini tetap berdasarkan kelurahan, namun bedanya bagi warga tidak mampu yang berada di radius 500 meter dan 200 meter dari titik koordinat sekolah wajib diterima.
“Kalau dulu kan hanya berdasarkan kelurahan, nah sekarang ada tambahan radius 500 dan 200 meter tersebut,” ujarnya.
Ida, panggilan akrab Zubaidah menegaskan, PPDB jenjang SMP pada dasarnya peraturannya sama dengan tahun lalu, hanya saja pada tahun ajaran baru 2018/2019 terdapat perubahan pembagian zonasi. Apabila tahun lalu berdasarkan wilayah sebanyak 40 persen sekarang prosentasenya mejadi 60 persen.
Dari 60 persen tersebut dibagi menjadi dua yakni 30 persen bagi calon peserta didik yang tidak mampu yang didalamnya masih terdapat radius 500 meter dari titik sekolah menjadi skala prioritas. Sedangkan 30 persen berikutnya (warga mampu) radius 200 meter dari titik koordinat sekolah juga menjadi prioritas tanpa melihat rangking dan selebihnya melihat rangking.
“Sisanya yakni 5 persen diperuntukkan bagi siswa dari luar kota, sedangkan 35 persen lagi bagi peserta PPDB jalur regular murni namun didalamnya ada prestasi,” ujar Kepala Dinas Pendidikan, Dra. Zubaidah, MM.
Prosentase pada pendaftar dengan prestasi ini tidak ditentukan berapa persennya, lantaran siswa prestasi tidak semua ada pada sekolah tersebut. Bisa jadi sekolah A ada namun belum tentu di sekolah B juga ada. Tergantung prestasi anak tersebut apa dan berapa nilainya.

Dalam menentukan peringkat prestasi tersebut, siswa harus mendapatkan prestasi tingkat provinsi maupun tingkat mata pelajaran tertentu seperti O2SN, OSN, dan FLS2N. Sementara untuk menyeleksi siswa tidak mampu ini Dinas Pendidikan Kota Malang sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos).
“Jadi Dinas Sosial ini punya database warga tidak mampu se-Kota Malang itu yang kami pakai, namun kalau masyarakat ada yang didata tersebut belum masuk bisa menggunakan kartu Indonesia Pintar, KIS, atau PKH,” ujar Zubaidah.
Apabila masih tetap tidak memiliki syarat tersebut maka harus mencarai surat keterangan tidak mampu tersebut dengan sepengatahuan Dinsos. Hal ini karena yang berhak menyurvei dan menentukan mereka mampu atau tidak itu adalah SKPD di Dinsos.
“Surat keterangan ini tetap dari kelurahan namun yang memverifikasi Dinsos, karena yang memiliki kewenangan dan kriterianya. Insya Allah Dinsos sudah menyampaikan 90 persen sekian itu datanya sudah benar,” terangnya.
Pendaftaran jalur prestasi pendaftaran dan penyerahan sertifikat serta berkas-berkas pada tanggal 6 Juni di Dinas Pendidikan, verifikasi sertifikat atau piagam penghargaan  tanggal 7 – 8 Juni dan pengumuman 22 Juni di Dinas Pendidikan. Dari hasil verifikasi inilah nanti yang dipakai untuk mendaftarkan diri pada jalur regular.
Kemudian online wilayah pendaftarannya 2-4 Juli, pengumuman 5 Juli, dan daftar ulang 6 Juli. Sedangkan untuk online umum pada tanggal 9 – 11 Juli, pengumuman 12 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 12 – 13 Juli. Sedangkan masuk sekolah akan dimulai tanggal 16 Juli. (mg7/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :