Pelantikan Tertunda, Bisri Jabat Plt Rektor UB


MALANG - Menristekdikti melayangkan surat penunjukkan pelaksana tugas (Plt) rektor UB kepada Prof Dr Ir Mohammad Bisri MS yang notabene tugasnya sebagai rektor telah berakhir, kemarin. Hal ini diketahuinya, usai menghadap senat UB pada sesi laporan dan penyerahan memo akhir jabatan.
“Ternyata senat mendapat surat dari Dikti terkait penunjukan saya sebagai Plt rektor UB sementara. Saya sudah menyampaikan, kalau bisa pltnya jangan saya, tapi kan karena Plt jadi tugasnya tidak penuh,” ujar Rektor UB, Prof Dr Ir Mohammad Bisri MS kepada Malang Post.
Penunjukkan ini dilakukan karena adanya kekosongan pejabat selama menunggu jadwal pelantikan rektor terpilih. Bisri menegaskan, menjadi Plt bukan berarti berwenang untuk mengambil kebijakan tertentu, karena terbatas untuk keperluan surat-surat penting yang dibutuhkan di UB. Dia memperkirakan jadwal pelantikan akan dilakukan pada awal Juli mendatang. Jabatan Plt ini hanya berlaku maksimal satu bulan sebelum pelantikan.
“Diperkirakan awal Juli proses pelantikannya, semakin cepat semakin bagus. Dalam suratnya, Plt diberlakukan karena ada kekosongan pejabat, sehingga maksimal berlaku selama satu bulan sambil menunggu pelantikan,” terangnya.
Hingga kemarin, Bisri telah menyiapkan memo akhir jabatan yang telah disampaikan kepada Senat UB sebagai catatan untuk monitoring rektor baru nanti. Seperti pesan yang pernah diungkapkannya, Bisri mewanti-wanti rektor terpilih yakni Prof Dr Ir Nuhfil Hanani AR MS untuk fokus pada SDM dan reputasi institusi.
“SDM UB harus ditingkatkan, diseimbangkan dengan akreditasi A yang baru mencapai 42%, sementara di UGM saja sudah mencapai 95%, kita harus terus mengejar,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Senat UB, Prof Arifin menegaskan, prioritas Prof Dr Ir Nuhfil Hanani AR MS sebagai rektor terpilih yakni mengembangkan UB agar unggul sebagai word class university dan entrepreneur university. Sehingga penyelesaian masalah yang menjadi ganjalan UB, seperti pelaksanaan akreditasi institusi yang saat ini sudah A, maka akan menjadi beban dalam mempertahankan reputasi akreditasi tadi.
“Peningkatan kualitas yang berhubungan dengan reputasi internasional secepatnya harus dirancang setelah memo akhir jabatan ini dipelajari. 17 prodi yang bertaraf internasional, harus segera dirancang pelaksanannya. Selain itu, soal SDM, status tenaga dosen di UB lebih banyak non PNS, juga dapat segera teratasi, sehingga hak dosen dapat diperoleh,” tutup Arifin. (mg3/adv/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :