Deradikalisasi Belum Sembuhkan Mantan Napi Teroris


MALANG – Kapolres Makota AKBP Hoiruddin Hasibuan memperoleh gelar doktor usai menjalani sidang disertasi di Fakultas Hukum UB, kemarin. Sebelum sidang, Hoiruddin menggelar preskon yang menjelaskan soal disertasi yang dijalaninya. Kapolres mengusung judul “Reformasi Kebijakan Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”.
“Saya buat disertasi ini karena terorisme adalah masalah besar bagi Indonesia. Memang, sudah ada upaya penanggulangan teror, utamanya dengan deradikalisasi,” kata Hoiruddin kepada wartawan.
Meski demikian, pemegang gelar sarjana hukum dan magister humaniora tersebut menemukan data primer yang mengungkap tidak efektifnya deradikalisasi di Indonesia.
Data yang diperolehnya menyebut, 35 pelaku terorisme di Indonesia adalah mantan narapidana teroris yang sudah pernah tertangkap sebelumnya. Dari total 451 pelaku teroris yang tertangkap, 7,76 persen di antaranya masih kembali melakukan tindak pidana terorisme. Bagi Hoiruddin, angka 7,76 persen tetap tinggi, mengingat potensi ancaman yang bisa disebar oleh para teroris kepada masyarakat Indonesia.
Penembakan dan bom Thamrin hingga penyerangan Kampung Melayu membuat Hoiruddin meyakini angka 7,76 persen tetap membahayakan masyarakat Indonesia. Karena itulah, dia mengajukan disertasi reformasi regulasi untuk deradikalisasi teroris. Tiga dasar hukum penanggulangan teroris, tidak menyediakan alat ukur dan metode rinci deradikalisasi.
“Ada UU nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tidak mengatur tentang deradikalisasi mantan narapidana terorisme. Perpres 42 tahun 2010 tentang BNPT, memuat deradikalisasi tapi tidak ada rincian lebih lanjut,” kata Hoirudin.
Ada pula UU nomor 2 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang tidak punya rincian spesifik penanganan narapidana terorisme.
Kapolres Makota menyimpulkan dalam disertasinya bahwa kebijakan deradikalisasi terorisme belum menunjang penanggulangan tindak pidana terorisme. Hoiruddin juga menyebut kebijakan deradikalisasi belum ada konsep yang jelas. Sehingga, dia menyebut perlu ada revisi undang-undang.
“Ditambahkan di dalam UU, bahwa ada jaminan keberlanjutan bimbingan dan konsultasi paska keluar lapas bagi mantan teroris. Ada pendidikan dan pelatihan, ada bimbingan psikologi, serta mengaktifkan peran masyarakat untuk menerima mereka yang sudah insyaf,” tegas Hoiruddin.
Kemarin, dalam sidang tertutup yang digelar di lantai 6 FH UB, Hoiruddin diuji oleh majelis penguji.
Yaitu, Prof I Nyoman Nurjaya, Prof Sudarsono, Dr Rahmad Safaat, Prof Abdul Rahmat Budiono, Dr Bambang Winarno hingga Prof. Didik Endro. Sementara, promotor Hoiruddin adalah Dr Bambang Sugiri. Hoirudin dinyatakan meraih gelar doktoralnya dengan predikat cumlaude. Nilai indeksnya 3,90 atau nilai A dengan masa studi 3 tahun atau 6 semester. Publikasi jurnal nasional sejumlah 4 buah, sehingga persyaratan tercapai. Majelis penguji sepakat memberi kelulusan dengan pujian. (fin/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :