Kritisi Otoda, Mahasiswa UM Susun Langkah Strategis

 
MALANG – Kebijakan otonomi daerah (Otoda) di Jawa Timur belum mampu membuat perekonomian meningkat. Data BPS 2010, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,68%, dan berangsur turun hingga tahun 2014 yakni sebesar 5,86%. 
Kondisi ini menggerakkan Mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan Universitas Negeri Malang (UM). Melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Sosial Humaniora, empat mahasiswa UM membuat penelitian berjudul Dampak Pertumbuhan Otonomi Daerah Bagi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. Keempat mahasiwa tersebut adalah Wahyu Kurniana, Wahyu Kurniani, Irvan Sepfiandy dan Evan Gyovani. Penelitian ini lolos PIMNAS XXX dan akan bersaing di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makasar.
Ketua tim, Wahyu mengatakan, Otoda adalah kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Kesempatan ini juga, menurutnya, juga sebagai penentu maju atau tidaknya suatu daerah. 
“Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan,” kata Wahyu.
Wahyu mengungkapkan, timnya memilih Jawa Timur sebagai objek, sebab Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang terus menurun. 
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur dengan kapasitas fiskal yang tinggi serta didukung oleh potensi-potensi sumber daya yang dimiliki belum dapat memaksimalkan keuntungannya tersebut untuk mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.
Wahyu membeberkan, timnya ini, nantinya akan membantu memberikan masukan serta saran strategis untuk menaikkan pendapatan ekonomi daerah Jatim. Ia mengatakan, yang akan dilakukan nantinya, adalah membantu masyarakat untuk turut andil dalam meningkatkan pendapatan melalui membayar pajak. Itu akan dilakukan melalui berbagai cara, berdasarkan kreativitas timnya. 
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan, meningkatnya pendapatan yang diterima pemerintah daerah akan meningkatkan belanja yang dilakukan oleh daerah. Yang terjadi di Jawa Timur, lanjutnya, meningkatnya belanja daerah justru menurunkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil risetnya, Hal ini disebabkan proporsi belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah lebih digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti belanja pegawai daripada digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang produktif seperti belanja modal untuk pemenuhan palayanan publik. 
“Selain itu, dari penelitian yang kami lakukan menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur terhadap pemerintah pusat masih tinggi,” urainya.
“Jika hal ini terus berlangsung, maka kemungkinan besar otonomi daerah akan sangat terhambat. Sehingga, perlu adanya langkah-langkah strategis dalam menggali potensi pendapatan asli daerah guna menambah penerimaan daerah sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat,” pungkasnya. (sin/oci)

Berita Lainnya :