Tiga SMK Akan Jadi BLUD

MALANG – Tiga SMK di Kota Malang sedang bersiap menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan adanya BLUD ini, sebagai payung hukum bagi sekolah untuk melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri. Tiga SMK yang ditunjuk diantaranya SMKN 2, SMKN 4 dan SMKN 11 Malang.
Wakasarpras SMKN 2 Malang Suyanto mengatakan, untuk saat ini sekolah sedang melakukan persiapan dokumen yang jumlahnya sangat banyak.
“Diantaranya tentang visi dan misi, program kerja, pendanaan dan sebagainya, dan harus sudah diserahkan ke BPKAD Provinsi,” ujarnya.
Di awal kali pertemuan di BPKAD sekitar satu bulan yang lalu setelah penunjukkan menjadi BLUD, pihaknya mengira bila yang dirubah menjadi BLUD yakni unit produksi yang ada di SMKN 2 Malang, salah satunya Edotel.
“Di pertemuan pertama itu kami masih belum memiliki bayangan. Karena mengira yang menjadi BLUD adalah unit produksi, maka kemudian kami kirimkan pengelolaan Edotel. Baru di pertemuan kedua kami mengetahui bila yang berubah menjadi BLUD yakni instansinya,” imbuhnya.
Dengan menjadi BLUD, SMKN 2 Malang memiliki payung hukum menjadikan sumber dana sekolah sebagai pemasukan. Sumber dana tersebut berasal dari dana BOSDA, SPP, SBPT dan unit-unit produksi. Beberapa unit produksi di SMKN 2 Malang selain Education Hotel, diantaranya penyewaan kantin sekolah, jasa laundry, penitipan anak, catering, dan pengelolaan breakfast di edotel yang ditangani oleh jurusan jasa boga. Selain itu, jurusan Perawatan Sosial juga dapat melayani jasa massage bagi tamu hotel. Selama ini, pemasukan dari Edotel digunakan untuk renovasi hotel, pengembangan, gaji karyawan dan membantu 50 siswa SMKN 2 Malang yang tidak mampu.
Dalam penyusunan dokumen BLUD ini, SMKN2 Malang dibantu oleh Prof. Dr. Suparno, mantan Rektor UM. Namun, pihaknya masih merasa kesulitan dalam penyusunan dokumen nilai asset bergerak dan tak bergerak yang dimiliki sekolah.
“Kami sempat meminta bantuan pada badan penilai asset, namun karena SMK telah alih kewenangan ke Provinsi, maka kemudian yang bisa mengajukan penilaian dari Sekda Provinsi. Sehingga untuk dokumen asset, saat ini masih belum dapat kami isi,” tutupnya. (ras/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :