Pengaduan Masalah Zonasi PPDB Hingga Plagiarisme Terbanyak

 

 
MALANG – Aduan masyarakat yang masuk dalam Lembaga Ombudsman di tahun ini masih didominasi oleh bidang pendidikan, dengan lebih banyak pada pendidikan dasar dan menengah. Masalah yang muncul kerap terjadi berkaitan dengan adanya sistem zonasi dan penggunaan surat miskin pada penerimaan peserta didik baru. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifa’i, SH., LLM., PhD saat penandatangan nota kesepahaman antara Unisma dan Ombudsman RI dalam agenda kuliah perdana, kemarin.
“Semenjak diberlakukan zonasi di SMA,  permasalah sering terjadi. Padahal zonasi sendiri bukan hal yang baru. Dengan zonasi, masyarakat dipaksa untuk bersekolah sesuai dengan zonanya. Padahal, mereka masih memiliki anggapan yang besar mengenai sekolah favorit,” ujarnya.
Aduan juga kerap muncul dari penggunaan surat keterangan miskin dari kalangan berada untuk mendaftar di sekolah tertentu, juga ditambah penerimaan siswa menggunakan surat sakti dari berbagai institusi. Meksipun begitu, bukan berarti kasus pengaduan tidak ada dari kalangan perguruan tinggi.
“Kasus di perguruan tinggi misalnya mengenai plagiat, praktek gelar yang diperjual belikan dan kelas kerja sama jarak jauh. Padahal, kelas kerja sama jarak jauh ini hanya bisa dilakukan oleh universitas terbuka,” imbuhnya.
Menurutnya, civitas akademika memiliki peran yang strategis dalam keterlibatannya terhadap kerja pemerintah melalui kurikulum, dinamika perkuliahan, penelitian dan pengabdian, publikasi dan penulisan artikel populer. Selain itu, perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam membentuk Apartur Sipil Negara profesional.
Kerjasama antara Unisma dengan Ombudsman ini yang ditandatangani kemarin, merupakan ikhtiar Unisma dalam melakukan kajian bersama dalam bidang pelayanan publik. Rektor Unisma, Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si mengungkapkan perguruan tinggi akan mensuplai konsep pelayanan publik yang baik.
“Negara harus dikelola seperti halnya perusahaan, dengan hukum untuk memberikan perlindungan. Dan pemerintah harus berfikir kembali mengenai regulasi yang mengikat laju-laju pertumbuhan dalam pelayanan publik,” ujarnya. (ras/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :