Dana Riset Berkurang, Anggaran ke Luar Negeri Diperbesar

 
MALANG – Menurunnya peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index atau Indeks Persaingan Dunia turut dimotori peran perguruan tinggi. Pasalnya, pendidikan tinggi dan pelatihan serta inovasi masuk sebagai dua dari pilar kompetisi. Di tahun 2014, Indonesia berada dalam peringkat 31, lalu turun di peringkat 34 dan melorot hingga peringkat 41 dari 138 negara. 
Sayangnya, upaya peningkatan jumlah riset tahun ini terhalang masalah penyediaan dana. Melalui Inpres no 4 tahun 2017 tentang efisiensi anggaran, maka dana untuk Kemenristek dipotong Rp 1,4 T dan dirjen Kemristek mendapat potongan Rp 140 M. Pemotongan anggaran ini berindikasi pada pemotongan dana penelitian untuk kluster mandiri.
“Untuk kluster mandiri saya potong Rp 55 Milyar dari total sekitar Rp 140  Milyar. Namun untuk swasta, tidak akan saya potong,” urai Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti Prof. Ocky Karna Radjasa Msc., PhD dalam seminar nasional hasil penelitian dan pengabdian masyarakat Sistem Informasi di FTI Unmer, kemarin (14/9).
Meski begitu, untuk dana kerja sama dengan luar negeri tahun depan akan mengalami penambahan, juga kenaikan anggaran untuk berkunjung ke negara partner kerjasama.
“Saya ingin ada interaksi langsung antara dua universitas luar negeri yang kerja sama, karena dari hasil evaluasinya ternyata banyak universitas yang belum pernah bertemu atau belum pernah menggunakan riset yang di sana,” urainya.
Sementara itu, Kemenristekdikti mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan penelitian. Kebijakan tersebut mencakup perubahan regulasi mengenai anggaran riset yang tidak lagi berbasis aktivitas, namun berbasis output. Sehingga aktivitas penelitian tidak akan lagi dibebani dengan pertanggung jawaban keuangan. Selain itu, dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), menjadi upaya dalam mewujudkan negara berdaulat berbasis riset.
“Kami sedang usulkan perubahan terkait dengan revisi Perpres no 54 yang selama ini memasukkan riset sebagai pengadaan barang dan jasa. Bila ini disetujui, maka akan memungkinan pendanaan dalam skema tertentu selama beberapa tahun,” ujarnya.
Dalam Perpres ini juga akan diusulkan penambahan bab baru. Penelitian juga akan berdasarkan pemetaan riset perguruan tinggi melalui delapan parameter, diantaranya Rencana Induk Penelitian, publikasi terindeks scopus, buku ajar berbasis riset, dan lainnya.
“Di setiap perguruan tinggi paling tidak ada satu atau dua bidang unggulan. Dengan pemetaan itu, saya tahu perguruan tinggi mana yang hebat di bidang pangan tapi mereka hebat di teknologi tepat guna. Tapi saya juga bisa tahu perguruan tinggi mana yang bagus berdasarkan delapan parameter itu,”  imbuhnya.
Tahun depan, Kemenristekdikti menargetkan 14 ribu penelitian baru. Angka ini dianggap tidak besar bila melihat pada pertengahan tahun ini, telah muncul sebanyak 9.500 riset. Untuk mendorong penelitian, pihaknya melakukan intervensi klinik manuskrip di 20 lokasi di Indonesia dengan menyasar empat target, yakni untuk guru besar, guru besar dengan mahasiswa S3 nya, klinik untuk mahasiswa S3 dan klinik mahasiswa.
Dalam bidang pendanaan, Ocky berharap adanya peran swasta mengingat sekarang ini pemerintah mendanai sekitar 80 persen, dan swasta masih berperan sebanyak 18 persen saja.
“Kami sedang lakukan program insentif sehingga bagi pihak swasta yang mau melakukan riset dengan perguruan tinggi, maka akan diberikan insentif pajak. Mudah-mudahan ini bisa final,” sambungnya.
Sementara itu, Rektor Unmer Malang Prof. Dr. H. Anwar Sanusi, SE., M.Si mengatakan rendahnya daya saing bangsa dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas. Saat ini, produktivitas Indonesia hanya 40 persen dibandingkan dengan Malaysia, dan hanya 10 persen dengan Singapura.
“Secara factual, Indonesia dapat memimpin ASEAN karena jumlah penduduk namun tidak diikuti oleh kualitas SDM. Oleh karena itu, diperlukan peran perguruan tinggi untuk memoles ketrampilan dan inovasi,” ujarnya. 
Di Indonesia, lanjutnya, terdapat sekitar 50 juta unit UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian, begitu pula dengan 99 persen negara ASEAN lainnya. Bila UMKM ini disinergikan dengan penguasaan teknologi informasi maka Indonesia di masa yang akan datang tak hanya bisa menguasai ekononomi ASEAN tapi juga dunia. (ras/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...