Peneliti LIPI: Sukses Otoda Perlu Keterlibatan Mahasiswa


MALANG – Peran mahasiswa sangat diharapkan dalam berbagai kegiatan politik dan masyarakat, diantaranya demokrasi dan otonomi daerah. Meski dalam otonomi daerah, mahasiswa masih belum dapat memberikan kontribusi tinggi, namun melalui ilmu yang dimiliki mereka harus dapat mengawal kebijakan agar tidak lepas kendali.
Hal tersebut disampaikan peneliti LIPI Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA, dalam Studium Generale Otoda dan Demokrasi di hadapan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UB, kemarin (3/9). Peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik LIPI tersebut mengatakan, mahasiswa harus menjadi simpul penggerak dalam berdemokrasi.
“Dalam otonomi daerah karena basisnya adalah kampus, maka mahasiswa bisa berjejaring sedemikian rupa untuk memberikan pressure ke pemerintah daerah atau ke DPRD untuk menjalankan semua amanat undang-undang daerah,” sambungnya.
Pelibatan masyarakat daerah menjadi wajib karena tanpa adanya sinergi dengan mereka, maka pembangunan tidak akan bisa sempurna. Sehingga, tidak akan ada bedanya sama sekali dengan era sebelum otonomi daerah karena faktor keterlibatan yang minim.
“Itulah yang harus diingatkan ke mahasiswa. Mereka harus bangkit untuk mengawal. Media harus menyuarakan karena ada teriakan yang kencang dari mahasiswa,” ujarnya.
Terkait dengan proses pilkada, Siti mengatakan hingga saat ini pilkada masih dipenuhi dengan unsure politik uang. Telah menjadi semacam tradisi di masyarakat bahwa pilkada merupakan episode saweran.
“Dalam pemilu legislatif, satu orang bisa sampai mendapatkan tujuh buah amplop dari tujuh partai yang berbeda. Ini sudah menjadi penghasilan mereka, dan dengan seperti itu, mereka tidak bisa berfikir bagaimana dampak jangka panjanganya,” imbuh Siti.
Untuk itu, lanjutnya, harus ada itikad baik dan komitmen dari politisi dan penegak hukum dan pengetahuan sejak dini bahwa secara persyaratan, pilkada tanpa uang akan memberikan manfaat pada masyarakat. Diceritakan Siti, hal ini telah dilakukan di Singapura. Di sana, smart mobility dapat diaplikasikan karena masyarakat telah menyadari bahwa kebijaksanaan pemerintah sangat berpengaruh pada kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat sehingga mereka ikut serta. Di sana juga diberikan edukasi tentang kepemilikan negara dan fasilitas umum, sehingga tidak ada yang namanya masyarakat merusak fasilitas umum. Itulah yang tidak diberikan pada pendidikan di bangku sekolah di Indonesia,” tutupnya. (ras/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :