Perlu Adanya Reformasi Hukum Perusahaan


MALANG –  Masih banyaknya gesekan antara buruh dengan pemilik perusahaan mengenai berbagai kebijakan, maka perlu adanya reformasi hukum. Tak hanya dari sisi ketenagakerjaan, namun juga reformasi pada hukum perusahaan. Keberadaan hukum perusahaan diyakini dapat melemahkan keberadaan hukum perburuhan.
“Bagaimana agar ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dan ada protes dari pekerja, maka yang diberikan hukuman adalah perusahannya, bukan pekerja. Tidak jarang perusahaan menggunakan powernya,” ujar Dr Tim Connor, dosen sekaligus peneliti dari Newscastle University saat hadir sebagai pembicara dalam Bincang dan Obrolan Santai di Universitas Brawijaya (UB).
Dalam kesempatan tersebut,  Connor menyampaikan presentasi berjudul "Perspektif Hukum Perburuhan dan Perusahaan dalam Menghadapi Tantangan Global". Perombakan pada hukum perburuhan dapat berupa perlindungan yang lebih kuat dalam hak kebebasan berserikat, besaran upah minimum yang lebih tinggi, penegakannya yang lebih efektif dan tak kalah penting ketegasan pada definisi arti buruh itu sendiri.
“Ketika ada sebuah perusahaan yang menyalahgunakan kekutannya terhadap pekerja, maka kemudian dilihat oleh perusahaan lain sebagai standar perlakuan,” tandasnya.
Senada, dosen Fakultas Hukum UB M. Hamidi Masykur, SH, M.Kn menyampaikan dalam UMR yang ditetapkan oleh pemerintah tak lama ini, Kota Pasuruan memiliki nilai UMR yang lebih tinggi dibandingkan kota Malang. Meksipun perkembangan kota Malang dilihat lebih maju, namun nyatanya, keberadaan industri menyokong tingginya nilai UMR suatu daerah.

“Kawasan yang mampu menarik investasi lebih banyak dan memiliki perusahaan lebih banyak biasanya memiliki UMR lebih tinggi. Pasuruan sudah memiliki kawasan industri, sedangkan di Malang masih baru akan dibangun,” pungkasnya.(ras/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...