FH UB Kawal Regulasi Migas dan Pertambangan


MALANG - Fakultas Hukum Universitas Brawijaya meluncurkan Pusat Studi Hukum Migas dan Pertambangan pada Senin (27/11). Pembentukan pusat studi yang terdiri dari dewan pakar hukum ini, dilatarbelakangi oleh pentingnya regulasi Migas dan Pertambangan agar sesuai dengan konstitusi dan amanat UU Pasal 33 1945.
Dekan Fakultas Hukum UB, Dr Rachmat Safa’at SH MSi menjelaskan, migas dan pertambangan telah menyumbangkan banyak pemasukan untuk negara. Namun, masih terdapat banyak kesalahan regulasi terkait dengan pengelolaannya. Selain itu, karena kurang kehati-hatian dalam pengelolaan mengakibatnya adanya kebocoran dan tindak korupsi.
“Untuk itu kami buat Pusat Studi ini untuk memberikan pemikiran yang kritis tentang bagaimana ke depan regulasi yang harus dilakukan Indonesia. Belum ada kampus yang membuat pusat kajian hukum dan tambang,” ujarnya.
Banyak kasus terjadi yang menandakan lemahnya regulasi di Indonesia. Selain korupsi, kepentingan politik ikut mewarnai dalam tata kelola migas dan pertambangan. Salah satu contoh kasusnya yaitu ‘Papa Minta Saham’ yang menunjukkan lemahnya moralitas konstitusi karena kepentingan pribadi.
Untuk itu, perguruan tinggi hadir untuk mengawal dan membangun kerja sama dengan pemerintah untuk memberikan payung hukum. Serta agar pikiran kritis yang dimiliki oleh akademisi bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Indonesia ke depan yang diupayakan dalam kegiatan ini, bekerja sama dengan SKK Migas dan Exxon Mobile.
Pembentukan pusat studi yang diketuai oleh Dr. Indah Dwi Qurbani, SH, MH ini disambut positif oleh Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Didik S Setyadi, SH., MH. Menurutnya, masih belum banyak perguruan tinggi yang membahas mengenai migas dan pertambangan. Padahal, konsep production sharing contract yang terdapat di banyak negara, pernah lahir di Indonesia. Namun sekarang, kajian tersebut tak lagi ada di Indonesia.
“Jadi meskipun sekarang cadangan migas sudah sedikit, tidak ada masalah yang penting sudah berbuat. Karena kalau perguruan tinggi kan berorientasi global, sehingga siapa tahu akan muncul orang-orang yang berkompeten di bidang migas,” ungkapnya.
Para akademisi, lanjutnya, diharapkan tidak hanya berbicara di forum nasional namun juga internasional untuk pengelolaan migas di negara-negara dunia ketiga, seperti Afrika dan Amerika Selatan.
Sejauh ini, pihaknya telah banyak bekerja sama dengan banyak perguruan tinggi melalui berbagai program. Namun, tindak lanjutnya kembali lagi kepada kampus yang dilihatnya sebagai respon dan peluang.

“Kerja sama kami dengan UB ini sangat spesial karena mampu merespon dengan baik. Bila di kampus lain hanya bersifat sosialisasi dan belum terlembagakan. Dengan adanya MoU ini diharapkan dapat untuk saling memanfaatkan potensi dan mensinergikan harapan dari masing-masing pihak. (ras/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :