Anggaran Infrastruktur dan Pendidikan Harus Imbang


MALANG – Pembangunan infrastruktur merupakan program-program yang paling banyak dilirik oleh pemerintah saat ini, kata Rektor UB Prof Bisri pada saat membuka Rembug Nasional, Jumat (8/12).
"Dengan adanya infrastruktur bisa meningkatkan aset negara. Oleh karena itu, negara harus kaya agar bisa menginvestasikan anggarannya untuk melakukan pembangunan infrastruktur," katanya dirilis Humas UB.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Kementrian PUPR Ir. M. Natsir, M.Sc menjelaskan, dari anggaran Rp1,916 triliun yang dimiliki saat ini, 67 persen dari pemerintah dan sisanya (33persen) dari BUMN, BUMD dan swasta, atau mengalami kenaikan dua persen sejak tahun 2015 hingga 2017.
"Kami berharap kenaikan ini akan sama dengan anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan," katanya.
Anggaran tersebut, kata dia, digunakan untuk pembangunan bendungan, perumahan, jalan tol, dan bandara.
Direktur Keuangan Angkasa Pura II Ir. Destiawan Soewardjono, MM mengungkapkan pembangunan bandara dipandang sebagai salah satu investasi potensial terhadap pemasukan bagi anggaran pemerintah. Terlebih jika didukung oleh sektor pariwisata.
Dia mencontohkan, jumlah penumpang yang memasuki Bandara Silangit yang ada di pinggir danau Toba mengalami peningkatan signifikan sejak dilakukannya perbaikan infrastruktur. Dari 15.000 pada tahun 2015 menjadi 250.000 di tahun 2016.
"Angkasa Pura II juga akan melakukan investasi untuk Bandara di Banyuwangi karena di wilayah tersebut banyak event event internasional yang segera digelar," katanya.
Selain bisa memberikan masukan terhadap anggaran pemerintah, pembangunan infrastruktur juga dirasakan oleh masyarakat utamanya yang berada di daerah pedesaan atau pinggiran.
Irjen Kemendes Prof Erani Yustika menjelaskan selama tiga tahun pemerintahan Jokowi JK untuk pembangunan jembatan dan jalan-jalan yang ada di pedesaan sudah berjalan dengan rincian Jalan Desa 121.709 unit, jembatan 1960 unit, Pasar Desa 5.220 unit, air bersih 32.711 unit, dan sumur 45.865 unit.
Pada bidang pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan daerah tertentu seperti 27 ruas jalan di kawasan perbatasan dan penyediaan alat peraga pendidikan (SD dan SMP) di 55 desa.
Ketua Panitia IKA UB, Arief Subekti mengatakan, harapan yang ingin dicapai adalah masing-masing bidang bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan infrastruktur.
“Kami sebagai penerus bangsa tentu ingin berperan membangun negeri. Dan alumni UB, harus siap menghadapi tantangan dan permasalahan itu. Melalui diskusi ini, saya harap bisa menjadi solusi,” pungkasnya. (sin/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :