Penegakkan Hukum Masih Mengkhawatirkan


 
MALANG - Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Program Studi Magister Ilmu Hukum menggelar konferensi nasional, Sabtu (9/12). Konferensi ini bertajuk 2nd National Conference Post Graduate Students of Law 2017 di Ruang Sidang Senat.
Mengusung tema “Refleksi 3 Tahun Penegakan Hukum Era Pemerintahan Jokowi – JK”, hadir beberapa narasumber di bidang hokum. Yakni Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UMM, Moh. Najih, S.H., M.H., Ph.D., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum., Ph.D. dan Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011 – 2015, Dr. Bambang Widjojanto. 
Bersamaan dengan peluncuran bukunya yang berjudul “Berantas Korupsi Reformasi”, Bambang juga berbagi pengalaman saat menjabat sebagai wakil ketua KPK. Menurutnya, saat ini ada ha-hal mengkhawatirkan yang secara tidak langsung berhubungan dengan penegakan hukum di Indonesia.
Beberapa diantaranya adalah distribusi kekuasaan yang terfragmentasi, pembajakan ruang public dan media massa serta perampokan sumber daya alam. Bagi Bambang, ini merupakan bentuk peniadaan kesejahteraan sosial dan keadilan.
“Orde reformasi merupakan antitesi dari orde baru, namun saat ini menjadi pertanyaan apakah orde reformasi ini hanya sekadar Orde Baru yang memiliki KPK,” urainya.
Sementara itu, Moh. Najih  mengkritisi program Nawa Cita yang sudah dijanjikan pasangan Jokowi – JK saat kampanye presiden 2014. Menurutnya ada beberapa poin-poin terkait penegakkan hukum pada masa Jokowi-Jk yang cukup mengkhawatirkan. Selain itu pembentukan Satgas Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) juga kurang efektif. 
“Satgas Saber Pungli menurut data, melakukan beberapa kegiatan pengawasan yang berlebihan, sehingga perangkat desa dalam penggunaan dana desa tidak maksimal,” ujar Najih.
Senada dengan Najih, Prof. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum., Ph.D. juga membahas tentang Nawa Cita Jokowi – JK, namun lebih berfokus dalam hal penegakan hukum perdata. 
“Ada beberapa yang harus dibenahi dalam penegakan hukum saat ini, antara lain sisi penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum serta  lemahnya penerapan berbagai peraturan,” jelas Tata.
Direktur Pascasarjana UMM, Dr. Latipun, M.Kes, menyampaikan apresiasinya terkait gelaran konferensi ini. Latipun menyampaikan bahwa di program pascasarjana khususnya di UMM, proses belajar mengajar tidak cukup dengan kegiatan di kelas yang hanya bersifat tekstual. Lebih dari itu, mahasiswa juga harus bisa melihat fenomena dan persoalan yang lebih luas.
“Ini tema yang menarik untuk melihat kinerja dalam penegakan hukum pemerintah yang sudah berjalan selama tiga tahun ini,”ungkap Latipun.  
Dalam konferensi kali ini juga turut hadir beberapa perwakilan perguruan tinggi, yakni dari Universitas Negeri Malang, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Sahid Jakarta dan Uniersitas Muhammadiyah Sumatera Barat. (sin/jon)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...