Beragama Bukan Berarti Radikal

 
MALANG - Mengakui adanya Tuhan dengan jalan beragama bukanlah perbuatan radikal. Justru, beragama adalah bukti bahwa seseorang berjiwa Pancasilais. Setidaknya hal itulah yang ingin disampaikan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Prof. Dr. Widodo Eka Tjahjana dalam agenda seminar di Universitas Wisnuwardhana, kemarin. 
Dalam rangka memberikan pemahaman tentang pancasila, serta menguatkan jiwa nasionalisme mahasiswa, Unidha Malang menggelar seminar dengan tema Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Perundang-undangan Negara RI. 
“Jadi kalau kita taat menjalankan agama jangan takut dicap radikal, fundamentalis apalagi teroris. Ini justru perilaku tidak Pancasilais. Terorisme jelas tak punya agama,” tegasnya.
Widodo menekankan, semakin beredarnya isu komunis, bangsa Indonesia harus bisa mengamalkan amanat Pancasila dalam sila pertama sangat jelas dan tegas yakni bangsa Indonesia bangsa ber-Tuhan.  Ia berpesan, jangan sekali-kali, percaya dengan kelompok-kelompok yang menjadikan Pancasila sebagai alasan atau landasan untuk kelompok atau kepentingan tertentu.
Ketaatan menjalankan agama justru bagian dari perilaku Pancasilais. Perilaku yang tidak Pancasilais adalah menggunakan tafsir Pancasila untuk kelompoknya sendiri. Ia mengimbau agar warga berhati-hati dengan hal tersebut.
Ia  mengatakan, jati diri bangsa itu dtunjukkan oleh sejauh mana seseorang menghayati filsafah negara Indonesia yakni Pancasila. Unidha dalam hal ini sudah merespons hal tersebut dengan menghasilkan lulusan-lulusan yang Pancasilais.
Ideologi negara Pancasila sedang menghadapi tantangan internal dan eksternal (global). Tantangan tersebut membuat Pancasila sebagai ideologi negara lebih sering dijadikan acuan formal dan tekstual, bukan kontekstual. Sehingga banyak pihak-pihak yang melakukan klaim.
“Saat ini, perumusan regulasi atau kebijakan, hanya beracuan secara tekstual saja, belum kontekstual,” terangnya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, untuk saat ini, para pembentuk kebijakan perlu mengevaluasi dan mengharmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan. (sin/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :