Sukses UNBK Jangan Dipaksakan


MALANG - Kota Malang termasuk salah satu yang berkomitmen menyukseskan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Tahun 2017,  semua SMA/SMK negeri dan swasta sudah tidak lagi melaksanakan UN berbasis kertas.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Kota Malang Tri Suharno, M.Pd menegaskan, di satu sisi, UNBK memang memiliki banyak manfaat. Namun, bukan berarti sekolah harus memaksakan diri untuk bisa menjalankannya. Sementara kondisi sekolah sebenarnya belum siap.
“Ada beberapa sekolah  terutama swasta yang belum siap dari peralatan, kemudian agak memaksakan diri untuk menyiapkan peralatannya dengan cara pengadaan dan pinjam ke pihak ketiga. Hal ini jika perhitungannya tidak matang akan memberatkan sekolah tersebut dikemudian hari,” ungkapnya.
Karena itulah ia berharap sekolah-sekolah yang belum siap dari segi peralatan secara bertahap dibantu oleh pemerintah. Sekolah sebaiknya tidak memaksakan diri untuk membeli dengan cara pinjam uang, lebih baik kerja sama dengan sekolah lain.
“Bisa menumpang fasilitas yang ada di sekolah lain,” tegasnya.
Kepala SMA Taruna Nala Jatim ini juga berharap, pada pelaksanaan UNBK 2018 nanti, sudah tidak ada lagi isu soal bocor. Meskipun UNBK tetap pengawasannya silang antar sekolah cukup dalam satu sub Rayon.
Tri menambahkan, UNBK memiliki beberapa manfaat penting. Seperti anak anak menjadi biasa untuk melaksanakan tes /ujian berbasis komputer, sebab nanti jika melanjutkan sudah biasa. Sebab, lanjutnya, sudah ada beberapa sekolah kedinasan tesnya berbasis komputer.
“Juga jika tes untuk kerja pada saatnya nanti juga sudah banyak dengan berbasis Komputer,” tukasnya.
UNBK, sambungnya, juga menjadi langkah penyelamatan lingkungan karena bisa mengurangi penggunaan kertas. Disamping biayanya lebih mahal, juga ikut menjaga bumi ini dari penebangan pohon pinus sebagai bahan pokok untuk kertas. Dan yang lebih penting adalah memotivasi guru untuk terus menerus  meningkatkan kemampuan di bidang TIK khususnya dalam pembuatan soal berbasis komputer.
Terpisah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy mengungkapkan, sejak UNBK, secara umum, rata-rata nasional mengalami penurunan skor. Namun, dalam hal integritas atau kejujuran, mengalami kenaikan yang luar biasa tajam.
"Karena salah satu target diberlakukan UNBK adalah untuk mencegah kemungkinan terjadi praktik kecurangan, baik yang sporadis maupun yang masif, " kata Muhadjir dirilis ROL.
Muhadjir mengatakan, di 2017, sekitar 80 persen sekolah tingkat SMA dan SMK yang telah menggunakan sistem UNBK.
"Tahun 2016 sekolah penyelenggara UNBK baru sekitar 4.000 sekolah. Tahun 2017 sekolah peserta sekitar 38 ribu," tambahnya.
Sementara, untuk tingkat SMP atau Tsanawiyah baru mencapai 40 persen sekolah yang mampu melaksanakan UNBK, karena masih ada sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menerapkan sistem UNBK. Namun, Muhadjir mengatakan, sekolah yang belum mempunyai fasilitas komputer bisa meminjam lab sekolah lain secara bergantian.
Dalam penerapan UNBK tersebut, hingga saat ini, belum semua sekolah yang mendapatkan fasilitas untuk dapat menyelenggarakan UNBK. Muhadjir mengatakan, daerah yang terutama belum terjangkau untuk dapat diterapkan UNBK ini adalah wilayah yang terkategori 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
Ketersediaan sarana seperti komputer, Muhadjir mengatakan, bukan satu-satunya masalah yang harus dihadapi. "Justru yang penting adalah ketersediaan jaringan internet dan pasokan tenaga listrik yang belum semua sekolah terjangkau," katanya.
Untuk itu, Kemendikbud sudah mulai sejak awal tahun ini (2017) bersama Kemenkominfo dan ESDM mengatasi persoalan tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan melaksanakan UN dalam beberapa shift. (oci)

Berita Lainnya :

loading...