Ada yang Curang Ubah KK

MALANG - Semangat zonasi, awalnya agar siswa tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk berangkat ke sekolah. Serta pemerataan siswa agar siswa yang berprestasi tidak berkumpul di sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Namun, agar anaknya diterima disekolah luar zonasi domisili, ada orang tua yang terpaksa berbuat curang dengan mengubah kartu keluarga (KK).
Kebijakan baru mengenai adanya pembatasan kuota bagi siswa luar kota sebesar lima persen, ternyata menuai masalah. Pasalnya, banyak siswa berasal dari SMPN di Kota Malang yang berdomisili di luar kota Malang. Beberapa orang tua siswa berusaha mengelabui sistem. Namun uapaya mereka sepertinya tidak banyak berhasil mengingat ketatnya aturan yang berlaku.
”Memang tidak banyak, namun ada beberapa orang tua siswa yang mencoba memasukkan nama anak mereka ke dalam daftar di KK milik orang lain demi PPDB ini. Namun kemudian kami minta KK lama. Ternyata nama anak tersebut tidak ada,” urai Kepala SMAN 9 Malang, Abdul Tedy, M.Pd.
Melihat hal tersebut, Tedy dan tim PPDB bertindak tegas berdasarkan aturan Juknis PPDB di mana KK yang diterima harus dibuat sebelum tanggal 1 Januari 2016.
Tedy sendiri mengatakan semangat zonasi di sekolahnya tergolong tinggi. Di pagu online, diperkirakan sekitar 80 persen berasal dari wilayah di sekitar sekolah.
”Siswa baru di SMAN 9 Malang banyak yang berasal dari SMPN 18, SMPN 11 dan sekolah lain yang terdekat. Mungkin karena sebagian melihat bahwa SMAN 9 Malang memiliki akses transportasi yang mudah,” terangnya.
Sekedar diketahui, dalam PPDB SMA siswa dapat memilih dua sekolah yang salah satunya berada di dalam zona sesuai dengan tempat tinggalnya. Namun, di dalam zona tersebut juga terdapat sekolah lain yang letaknya berjauhan dengan domisili siswa. 
Misalnya, siswa Kecamatan Klojen dan Kedungkandang dapat mengambil salah satu atau dua pilihan sekolah di dalam zonanya yang meliputi SMAN 2, 3, 6 dan 10 Malang. Bagi siswa Kedungkandang, sekolah yang terdekat yakni SMAN 10 Malang. Namun dia juga dapat memilih tiga pilihan sekolah lain yang letaknya relatif jauh dengan domisilinya di Kedungkandang.
Di luar pagu online di mana siswa harus memilih satu sekolah yang berada dalam wilayahnya, terdapat pula sistem PPDB jalur offline mitra warga yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu yang tinggal di sekitar wilayah sekolah. Pagu untuk jalur ini paling banyak sebesar lima persen.
Dari jalur mitra warga, setiap SMA di Kota Malang menampung beberapa kelurahan terdekat. Sehingga siswa tidak mampu yang berada di wilayah tersebut, dapat bersekolah di SMAN terdekat yang telah ditunjuk.
Sementara itu, Abd. Rochman, Ketua Pelaksana PPDB SMAN 2 Malang. Untuk jalur reguler dengan menggunakan patokan nilai, siswa yang mendaftar di SMAN 2 Malang berasal dari berbagai wilayah di Kota Malang. Karena penentuan diterima atau tidaknya berdasarkan pada nilai ujian nasional dan pilihan sekolah siswa.
“Karena yang menjadi acuan adalah nilai ujian nasional, maka tidak bisa diprediksikan siswa tersebut berasal dari dalam zona atau luar zona sekolah,” terangnya
Hal yang sama juga diutarakan oleh Waka Kesiswaan, David. Dengan adanya penambahan kuota 20 persen bagi siswa luar Kota Malang namun asal SMPN Kota Malang, maka asal siswa lebih menyebar.
“Jadi yang mendaftar di SMAN 10 Malang ternyata bukan hanya Sawojajar 2 saja yang dekat dengan sekolah namun masuk dalam wilayah Kabupaten Malang, tapi ternyata juga banyak dari kota lain,” urainya.
Meski begitu, diakui Waka Humas SMAN 1 Malang, Dra. Rulitati, banyak siswa baru dari SMAN 1 Malang yang berasal dari wilayah dalam zona sekolah. Hal ini dikarenakan banyak siswa yang merasa takut bila pemilihan zonasi menjadi perhitungan dalam penerimaan.
”Pendaftar dari luar zona umumnya memiliki nilai yang tinggi, makanya mereka berani lompat zona. Sedangkan banyak juga yang mendaftar di dalam zonanya karena takut dinomor duakan bila mendaftar di luar zonanya,” urainya.
Padahal, zonasi tidak menjadi acuan dalam penerimaan siswa baru. Meskipun seorang siswa berasal dari zona tersebut, namun apabila dia terlempar dari sistem perankingan sekolah, maka siswa tersebut tetap tidak akan diterima.
Di SMAN 1 Malang tidak ada kasus orang tua siswa yang mengubah KK karena telah mengetahui aturan yang digunakan. Namun nyatanya, beberapa orang tua ngotot merasa telah lama tinggal di kota Malang.
”Kalau yang mencoba mengubah KK sepertinya tidak ada. Tapi yang ngotot sudah lama tinggal di Malang, banyak. Alasannya karena belum sempat membuat KK baru. Tapi tentu tidak kami terima,” ujar Rulitati.
Sementara sistem zonasi ini, memang dikhawatirkan, memicu kecurangan. Ketua MKKS SMA Kota Malang Drs. Tri Suharsono, M.Pd, mengaku mendengar beberapa kecurangan di sekolah. Ia pun sudah menduga hal ini akan tejadi. Sehingga, menurutnya, kebijakan ini perlu dikaji ulang.
“Saya mendengar laporan memang ada temuan yang melakukan kecurangan di beberapa sekolah. Ya memang ini dampak dari zonasi yang belum bisa merata dan dianggap merugikan masyarakat yang benar-benar ingin bersekolah di tengah kota,”urainya.(mg19/ary) 
 

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...