Zonasi Tak Cocok untuk Kabupaten Malang

Sistem zonasi SMA, dinilai tidak cocok diterapkan di Kabupaten Malang. Mengingat Kabupaten Malang memiliki wilayah sangat luas. Selain itu, beberapa kegagalan terjadi saat pelaksanaan PPDB Online ini. Salah satunya penyebaran siswa tidak merata di mayoritas sekolahan.
Terdapat beberapa sekolahan yang tidak memenuhi pagu. Terutama sekolahan yang berada di pinggiran. 
Sebut saja SMAN 1 Bantur, SMAN 1 Pagak, SMAN 1 Sumbermanjing Wetan (Sumawe). Bahkan beberapa sekolahan di dekat perkotaan juga belum memenuhi pagu. Seperti SMAN 1 Bululawang dan SMAN 1 Gondanglegi. 
Terkait beberapa sekolah yang memenuhi pagu itu, maka akan membuka pendaftaran kembali. Hal ini seperti disampaikan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Ir. Pudianto.
“Setahu saya, instruksi terbaru dari Dinas Pendidikan Provinsi, memberikan kesempatan bagi sekolah yang belum memenuhi pagu untuk membuka PPDB lagi,” ujar Pudianto kepada Malang Post. Sedangkan terkait sistem zonasi dalam PPDB tahun ini, pihaknya tidak cawe-cawe sama sekali, lantaran SMA merupakan kewenangan provinsi.
“Kami yang ada di daerah hanya menyampaikan kebijakan dari provinsi, supaya masyarakat tahu bahwasanya PPDB dibuka lagi bagi sekolah yang belum memenuhi pagu,” tuturnya. 
Menurutnya, PPDB putaran kedua lebih bebas ketimbang putaran pertama lalu. Sehingga, mayasrakat tidak perlu khawatir terkait sistem penerimaanya. PPDB online gelombang kedua tidak diberlakukan sistem zonasi seperti pada saat gelombang pertama lalu. Selain itu kuota untuk calon siswa yang berasal dari luar kota atau provinsi juga tidak berlaku lagi pada PPDB gelombang kedua. Hal ini merupakan privilage bagi sekolah negeri yang belum memenuhi pagu pada gelombang pertama.
“Bagi calon peserta didik yang belum diterima di SMA Negeri pada putaran pertama lalu, bisa memanfaatkan kesempatan kedua ini,” tuturnya. 
Dia mengatakan, memang ada beberapa sekolah yang berada di cincin maupun dekat perkotaan belum memiliki SMAN. Sebut saja Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Pakisaji.
Selain itu, juga ada Kecamatan Pakis, Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Wagir, yang memang belum memiliki SMAN. Beberapa calon peserta didik yang berada di daerah tersebut, juga kesulitan bersekolah. Lantaran kuota untuk luar daerah atau tepatnya Kota Malang dibatasi lima persesn. Sehingga, mereka harus bersaing secara ketat.
Terkait hal ini, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang berharap Pemkab dapat mengusulkan kepada provinsi penambahan sekolahan negeri baru. “Karena SMA ini ranahnya sudah diambil alih provinsi, maka untuk penambahan sekolahan baru merupakan kebijakan provinsi. Namun, Pemkab bisa mengusulkan perihal itu,” urainya.
Dia mengatakan, kondisi PPDB seperti itu dan kurangnya SMA Negeri tidak bisa berbuat apa-apa. “Mungkin dewan provinsi juga bisa mengusulkan evaluasi PPDB. Selain itu, bisa mengusulkan penambahan SMA Negeri baru, Karena untuk SMA sederajat sudah merupakan kewenangan dari Provinsi,” tutupnya.
Terpisah, Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Artono mengatakan terkait dengan PPDB ini, ketentuan dari provinsi telah mengacu pada Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Peraturan Daerah Jatim dan Peraturan Gubernur.
”Kami bekerja sesuai dengan peraturan tersebut. Bila tidak, maka akan disalahkan,” ujarnya.
Sedangkan menyikapi banyaknya keluhan siswa akibat jarak tempuh yang jauh karena tidak meratanya jumlah sekolah, Artono menyarankan agar siswa tetap mencari sekolah yang dekat dengan wilayah tempat tinggalnya.(sin/big/mg19/ary)
 

Berita Terkait

Berita Lainnya :