Menderita karena Zonasi SMA, Siswa Terpaksa Tempuh 40 Kilometer Per Hari

MALANG - Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang menerapkan sistem zonasi, dianggap tidak tepat diberlakukan di Kabupaten Malang. Penerapannya yang tidak mempertimbangkan jarak tempuh dari rumah ke sekolah, menyusahkan dan membuat siswa menderita. Hal ini dialami, Rizky Danar, siswa baru di SMAN 1 Kepanjen, secara resmi merasakan efek sistem zonasi pada hari pertama masuk sekolah,  Senin (17/7) . 
Ya, pengalaman serupa harus ia jalani selama tiga tahun ke depan. Secara alamat ia masuk di Desa Sidorahayu, Jl. Parangargo, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, wilayah ini dekat dengan Kota Malang. Untuk Wagir, zona yang didapat adalah, Kepanjen, Sumberpucung, Pagak, Wonosari, Donomulyo, Kromengan, dan Kalipare. 
Awalnya ia mengincar SMAN 8 Malang. Namun karena sistem zonasi dan nilai mepet, tahun ini ia harus mulai belajar bersekolah dengan menempuh jarak nyaris tiga kali lipat dari sekolah incarannya. Ya, sebagian masyarakat, terutama warga Kabupaten Malang mengeluhkan sistem zonasi. Berdampak terhadap akses dari rumah ke sekolah. 
Salah satu orang tua yang mengeluh adalah orang tua dari Rizky Danar, Yoyok. Ia  telah memperhitungkan jarak antara rumahnya dan SMAN 8, yang berkisar hanya 7 km. 
“Saya memang akan mengantar sendiri anak saya sekolah. Saya juga memperhitungkan bensin. Karena di SMAN 1 Kepanjen jaraknya sekitar 20 km,” ujarnya.
Artinya, pulang pergi, anaknya menempuh jarak 40 km! Yoyok mencoba menjelaskan secara detail alur ketika ia mendaftarkan anaknya. Ia tetap memasukkan ke SMAN 8 dengan NEM 35,3. Tapi ternyata hari terakhir, anaknya harus terlempar. Ia kecewa, sebab sejak SD, Yoyok sudah menyekolahkan anaknya di Kota Malang. 
“Sejak SD, saya menyekolahkan anak saya di Kota SD di percobaan 2, dan di SMPN 8. Selain lebih dekat kota, sebagai orang tua saya berharap bisa memilihkan sekolah yang baik untuk anak saya,” kata Yoyok.
Menurut dia, kebijakan ini perlu segera dilakukan evaluasi. Dan tidak seharusnya dilakukan mendadak dan sewaktu-waktu. Bagi anaknya yang sudah susah payah ia sekolahkan di kota, sekarang harus bersekolah di kabupaten, yakni di SMAN 1 Kepanjen. Meskipun, anaknya juga cukup beruntung, karena tidak sampai terlempar lagi ke SMAN 1 Sumberpucung atau SMAN 1 Pagak. 
Selain Yoyok, warga yang merasa menjadi korban kebijakan regulasi baru zonasi ini adalah Rohmiati, warga Jedong, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ini mendaftarkan anaknya ke SMAN 8. Sama seperti Yoyok, ia juga harus memikirkan biaya tambahan untuk operasional anaknya ke sekolah yang jauh.
“NEM anak saya memang mepet. Rata-ratanya 35,3. Dan akhirnya harus terbuang juga di SMAN 1 Kepanjen. Jarak dari rumah ke SMAN 8 hanya 10 km. Tapi jarak ke Kepanjen kira-kira 20 km,” terang Rohmiati.
Berencana akan selalu mengantarkan anaknya menggunakan kendaraan pribadi, Rohmiati pun mengaku keberatan, jika jarak tempuh setiap hari pulang pergi (PP). “Saya memperhitungkan bensin juga. Anak saya kos kan. Per bulan paling tidak Rp 400 ribuan. Karena kendaraan hanya satu, dan anak yang harus diantar ada dua dengan adiknya,” beber dia.
Zonasi Menyusahkan Peserta Didik
Sebanyak 80 persen peserta didik berdomisili di Kota Kepanjen, diterima di SMAN 1 Kepanjen melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online. Hal ini sesuai dengan tujuan diselenggarakannya PPDB dengan mekanisme terbaru ini yakni untuk menjaring lebih banyak lagi peserta didik yang dekat dengan sekolahan.
Itu artinya, sebanyak 288 siswa dari total pagu sebanyak 360 siswa, berdomisili di ibu kota Kabupaten Malang. Humas SMA Negeri Kepanjen, Lukman Huri mengatakan, untuk sisa sebesar 20 persen berasal dari luar Kota Kepanjen. Dengan rincian 5 persen dari luar daerah dan 15 persen siswa berasal dari daerah zonasi yang sama. 
“SMAN 1 Kepanjen ini satu zona dengan Kecamatan Pagak dan Kecamatan Sumberpucung,” ujar Lukman Huri kepada Malang Post. 
Dia menjelaskan, ada juga yang tidak diterima di sekolahan tersebut, terlempar ke SMAN 1 Sumberpucung sesuai dengan zonasi. Lantaran daerah terdekat dari domisili mereka adalah Kecamatan Sumberpucung.
“Sebenarnya sistem zonasi ini bertujuan memudahkan peserta didik dalam memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka,” terangnya. 
Akan tetapi, pada kenyataanya dia mengaku tidak seperti itu. Mengingat Kabupaten Malang memiliki wilayah sangat luas terdiri dari 33 kecamatan, 378 desa dan 12 kelurahan.
“Meski masih dalam satu zonasi, jarak sekolah mereka di pilihan kedua yakni di SMAN 1 Pagak dan SMAN 1 Sumberpucung, masih sangat jauh,” tuturnya. 
Dia menyebut, jarak dari Kepanjen ke Sumberpucung lebih dari 10 kilometer. Sehingga, masih menyusahkan bagi peserta didik, meski masih dalam satu zonasi.
Menurutnya, sistem zonasi tersebut sebenarnya tidak cocok diterapkan di Kabupaten Malang. “Kalau untuk daerah perkotaan, sangat cocok. Lantaran jaraknya berdekatan. Berbeda dengan Kabupaten Malang,” urianya. 
Dia melanjutkan, sebenarnya sistem itu, memberatkan bagi calon peserta didik di Kabupaten Malang. Kondisi terbalik dirasakan sekolah yang sangat diuntungkan dengan adanya PPDB melalui sistem baru ini. 
“Kami tinggal menunggu pembagian dari Pemerintah Provinsi. Karena semua mekanismenya yang menjalankan adalah Diknas Provinsi. Sedangkan kami hanya terima bersih sesuai dengan hasil di web PPDB online,” tuturnya.
Kendati demikian, sambung Lukman Huri, pihak sekolah tidak boleh berpangku tangan begitu saja. “Sejak jauh hari, kami sudah mensosialisasikan sistem baru ini. Memang masyarakat masih belum banyak mengerti, lantaran baru di terapkan pada tahun ini. Ke depannya kementerian juga akan mengevaluasi kinerja PPDB Online,” tutupnya..(sin/big/mg19/ary)
 
 

Berita Terkait

Berita Lainnya :