Program Sekolah Lima Hari, Disdik Tunggu Kesiapan Sekolah

MALANG – Tahun ini, beberapa SD di Kota Malang memulai Lima Hari Sekolah. Sebelumnya, untuk jenjang SD, baru SDN Kauman 1, SDN Bareng 3 dan SDN Model yang menjalankan program ini.
Salah satu sekolah yang sedang melakukan persiapan yakni SDN Kotalama 1. Kepala SDN Kotalama 1, Isnaeni, S.Pd, M.Pd. mengatakan banyak persiapan yang harus dilakukan menjelang pelaksanaan Lima Hari Sekolah, terutama dalam sarana prasarana.

”Kami sudah siapkan musala yang diresmikan April lalu, juga tempat untuk kegiatan eksktrakukurikulernya. Sosialisasi kepada orang tua sudah dilakukan. Sambil jalan, kami sedang persiapkan silabus, RPP, dan lainnya dulu,” ujarnya.
Namun bagi Isnaeni, yang terpenting dalam Lima Hari Sekolah ini adalah dukungan dari orang tua, siswa dan guru pengajar. Dukungan orang tua, misalnya dengan bekal yang disiapkan karena siswa harus delapan jam berada di sekolah.
”Tapi kalau orang tua tidak bisa, bisa dipesankan di kantin sekolah,” ujarnya.
Pelaksanaan Lima Hari Sekolah, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra. Zubaidah, MM. disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing, terutama terkait dengan sarana dan prasarana sekolah.
”Kami tidak memaksa untuk melaksanakan Lima Hari Sekolah. Hanya yang siap saja dan silakan dilaksanakan secara bertahap,” ujarnya.

Untuk mengajukan penerapan program ini, masing-masing sekolah harus menyerahkan rancangan kegiatan apa saja yang akan dilakukan siswa selama delapan jam berada di sekolah setiap harinya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur melalui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Kota Malang dan Batu, Drs. Adi Prajitno, MM, berpesan untuk tidak mengartikan lima hari sekolah dengan full day school.
”Itu hanya penambahan penanaman karakter di sekolah saja. Pun penerapannya harus ketika sekolah sudah siap. Kalau belum ya jangan dipaksa,” ujar Adi.
Dalam aturan lima hari sekolah ini, ujar Adi, terdapat dua peraturan yang berbenturan yakni Permendikbud mengenai guru harus melakukan tatap muka minimal 24 jam seminggu, dan Peraturan Pemerintah dimana guru mengajar delapan jam sehari.
”Kalau pakai Permendikbud dimana guru mengajar 24 jam seminggu maka dia tidak memiliki hak cuti. Sedangkan bila mengacu pada peraturan delapan jam sehari, jelas punya 12 hari cuti. Inilah yang kita sikapi dulu. Kita usahakan tetap delapan jam dengan pengerjaan jurnal, mungkin memperbaiki RPP atau menyiapkan naskah soal,” urai Adi. (mg19/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :