Mendikbud: Kaji Ulang Zonasi Tak Tepat

MALANG - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy angkat bicara terkait zonasi PPDB SMA yang tak tepat. Ia meminta zonasi yang tak tepat dikaji ulang, dengan pertimbangan jarak rumah siswa dan sekolah. Sekaligus mengenai kecamatan tanpa SMA, seperti di wilayah Kabupaten Malang, menurut mantan rektor UMM ini, ke depan segera ditata. 
Muhadjir menegaskan Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) demi pemerataan pendidikan. Pembagian zona yang kurang tepat ini adalah otoritas dari masing-masing wilayah provinsi, kota atau kabupaten. Pemerintah setempat sebagai regulator zona perlu mengkaji ulang. Tahun ini, pemerintah memberlakukan sistem zonasi di mana siswa mendapat kesempatan akses masuk ke sekolah terdekat dari tempat tinggalnya.
“Kalau untuk pembagian zona memang diserahkan di masing-masing daerah. Karena itu, sebenarnya jangan sampai ada yang dirugikan untuk kebijakan ini,” ungkap Muhadjir kepada Malang Post.
Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, zona yang dimaksudkan kedepan akan didesain tidak berdasarkan administrasi pemerintahan. Tapi lebih mengutamakan jarak kedekatan tempat tinggal siswa dan sekolah.
“Jangan sampai ada siswa yang rumahnya dekat sekolah tapi tidak diterima di sana. Itulah alasannya kenapa diterapkan zonasi ini,” ujar Muhadjir.
Sekarang ini, pemberlakuan zonasi masih berdasarkan administrasi kependudukan. Sudah ada pembagian sekolah yang akan menerima warga dari kecamatan tertentu. Model ini menurut Muhadjir sebenarnya kurang tepat, sehingga berakibat siswa mendapat sekolah yang jauh dari rumahnya. Karena itulah, ke depan, yang akan jadi pertimbangan adalah jarak rumah siswa dan sekolah. 
Disinggung soal adanya kecamatan tanpa SMA seperti di wilayah Kabupaten Malang, menurut mantan rektor UMM ini hal tersebut sedang ditata. Menurutnya, jika tidak segera dimulai dengan sistem baru zonasi ini, maka perubahan tidak akan terjadi. 
“Di Indonesia ini kan permasalahannya komplek sekali, ini adalah langkah awal dan ke depan akan dilakukan penataan supaya kebijakan ini menguntungkan masyarakat,” tambahnya.
Untuk itulah keluar Permendikbud no 17, ia menganggap, selama ini sistem pendidikan di Indonesia tersentralisasi pada suatu sekolah, yang dianggap favorit oleh masyarakat.  “Lantas bagaimana dengan sekolah-sekolah yang berada di pinggir kota, kekurangan siswa setiap tahunnya. Mereka juga berhak berkembang,” kata Muhadjir.
Harapannya, Permendikbud tersebut bisa memberikan terobosan baru untuk perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Dengan pemerataan, akan diproyeksikan nantinya siswa tidak lagi ada, istilah sekolah favorit, sekolah tidak favorit. Doktrin itu, ingin ia hilangkan. 
“Seperti kata Undang-undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dari Permendikbud ini harapannya itu bisa terwujud,” terang mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.
Diberikannya otoritas kepada daerah untuk menentukan zona mengundang komentar pakar pendidikan Prof. Dr. Rofi’uddin M.Pd. Guru besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang (UM) ini mengatakan, perlunya pembagian zona bukan berdasarkan dari wilayah. Tapi jarak rumah atau radius rumah ke sekolah. 
Ia mengatakan, secara makro, regulasi ini mempunyai tujuan baik. Yakni pemerataan pendidikan. Namun, untuk pembagian menurutnya kurang tepat.
“Sebenarnya, prinsip di pendidikan adalah mempermudah siswa.  Sebenarnya, pemerataan dan kualitas tidak bisa jalan bersamaan. Percuma kalau merata, namun kualitasnya tidak meningkat-meningkat,” kata Rektor UM.
Menurut dia, jangan sampai otoritas yang diberikan kepada pemerintah wilayah merusak kebijakan yang sebenarnya mempunyai prinsip dan tujuan yang bagus. Sebab, siswa membutuhkan kenyamanan untuk menjalani pendidikan. Dan pemerataan, juga diperlukan.
“Lebih baik, jika zona ini dikaji ulang. Sebaiknya pembuat kebijakan zona tidak memutuskan sendiri, namun perlu beberapa pihak untuk memberikan masukan dan pertimbangan pembagian zona,” pungkasnya. 
Khusus zonasi sendiri, di wilayah Malang Raya dihandle langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, dengan beralihnya kewenangan SMA/SMK ke Provinsi mulai tahun 2017, banyak peraturan yang berubah, salah satunya mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru. 
Tahun ini, terdapat sistem zonasi atau pengelompokan sekolah berdasarkan zona, di mana siswa dari wilayah tertentu harus memilih paling tidak satu sekolah yang berada di zona tersebut. 
 
Peraturan lain yang dirasa memberatkan yakni adanya pembatasan kuota lima persen bagi siswa dari luar daerah. Pembatasan tersebut berlaku dengan mengacu pada domisili siswa yang ditunjukkan dengan Kartu Keluarga. Kuota lima persen juga diberlakukan bagi mereka warga luar kota Malang meskipun menempuh SMPN di Kota Malang. 
Padahal, kebanyakan dari mereka memilih SMPN di Kota Malang agar bisa bersekolah di SMAN kota Malang tanpa batasan pagu, sesuai dengan peraturan sebelumnya dari Dinas Pendidikan Kota Malang. 
Dengan adanya batasan pagu luar kota tersebut menyulitkan beberapa siswa yang berdomisili luar kota Malang, namun memiliki kedekatan jarak dengan SMAN di Kota Malang. Sebut saja kecamatan Dau, kabupaten Malang yang berdasarkan pembagian zonanya, siswa harus memilih di SMAN 1 Singosari atau SMAN 1 Lawang yang jauh. 
Sedangkan, SMAN terdekat berada di SMAN 8 Malang. Namun, untuk masuk ke sekolah tersebut, siswa dikenakan pembatasan pagu. Kemudian atas permohonan dari banyak Kepala SMPN Kota Malang, pagu untuk siswa luar kota Malang di empat sekolah yang berada di bagian luar kota Malang yakni SMAN 6, 8, 9 dan 10 Malang ditambah menjadi dua puluh persen.
Terpisah, H. Artono, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur mengatakan untuk lokasi sudah dibagi sesuai dengan zona, dan untuk wilayah yang berada di daerah cincin luar kota Malang, siswa diharap dapat memanfaatkan penambahan jatah sebesar 20 persen.
”Apa yang diputuskan dalam peraturan pemerintah sudah melalui survei. Masyarakat harus pintar-pintar memanfaatkan kesempatan penambahan jatah kuota tersebut. Jangan sampai habis waktunya tapi tidak dapat sekolah,” ujarnya.
Sementara itu, Drs. Adi Prajitno MM, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kota Malang – Batu mengatakan, karena sistem yang baru ini maka memang terdapat beberapa kekurangan. Namun pihaknya terbuka untuk saran dan kritikan membangun demi PPDB selanjutnya.
”Bagaimanapun karena sistem yang masih baru, tentu ada banyak kekurangan. Pak Gubernur kemarin juga menyampaikan seperti itu. Namun kami mohon untuk saran dan kritikan,” ujarnya..(sin/oci/mg19/big/ary)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...