Jalur Wilayah Hapus Cap Sekolah Favorit


MALANG - Pemerataan kualitas sekolah menjadi salah satu target dari rencana penambahan kuota jalur wilayah PPDB 2018. Dengan input yang merata, tidak ada lagi cap sekolah favorit dan tidak favorit.
“Memang dengan peraturan itu bertujuan untuk pemerataan kualitas. Namun sebenarnya yang membuat julukan sekolah favorit adalah masyarakat sendiri,” ujar Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Drs Burhanuddin, M.Pd kepada Malang Post.
Kepala SMP Negeri 5 Malang ini mengatakan, dengan kebijakan jalur wilayah, sekolah wajib menerima siswa di lingkungan sekitar sekolah. Jika berkaca pada tahun lalu, masing-masing sekolah akan mendapatkan jatah kelurahan yang wajib ditampung. Jika jumlah pendaftar di kelurahan tersebut melebihi pagu, maka akan ada seleksi berdasarkan nilai rata-rata siswa.
Burhan menuturkan, SMPN 5 menerima 108 siswa melalui jalur wilayah, tahun lalu. Terdiri dari 54 siswa miskin dan dan 54 siswa dengan berdasarkan nilai.  Total pagu yang diterima oleh SMPN 5 Malang sebanyak 270 siswa untuk semua jalur dengan setiap kelasnya maksimal 30 siswa.
Terkait penambahan kuota di tahun ini, lanjutnya, sekolah masih menunggu petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kota Malang.
“Penambahan kuota pada PPDB jalur wilayah sebenarnya sudah direncanakan tahun kemarin. Jika peraturan tersebut akan digulirkan pada tahun ajaran baru kali ini, tentunya kami akan melaksanakannya. Tinggal nanti secara teknik di tingkat diknas bagaimana,” ujar Burhanuddin .
Hal sama juga dikatakan Kepala SMPN 3 Malang Dra. Tutut Sri Wahyuni, M.Pd, yang mengatakan akan melaksanakan kebijakan PPDB tahun ini sesuai dengan aturan.
“Kita akan lakukan kebijakan yang turun dari kota dan pemerintah pusat. Tapi juga masih menunggu sosialisasi tentang penambahan kuota untuk jalur wilayah,” ungkapnya.
Hanya saja, Tutut menegaskan, kemungkinan SMPN 3 akan mengurangi pagu untuk jalur wilayah. Pada tahun ajaran 207/2018, salah satu SMPN yang memiliki input siswa dengan rata-rata 83.59 ini menerima 19 siswa miskin dan 93 berdasar nilai pada jalur wilayah.
“Kemungkinan kita akan mengurangi pagu, pasalnya kita memberikan kesempatan bagi siswa yang belum menyelesaikan pembelajaran berbasis sistem kredit semester (SKS) yang telah kita terapkan,” pungkasnya. (eri/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...