magista scarpe da calcio Mendikbud: Tidak Ada Sekolah Gratis


Mendikbud: Tidak Ada Sekolah Gratis


MALANG - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan tidak ada yang namanya sekolah gratis. Karena itu, sekolah boleh mencari sumberdana dari masyarakat terutama alumni.
Hal tersebut diungkapkan Mendikbud saat meresmikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) SMAN 8 Malang.
“Boleh menggali dana dari masyarakat, tapi yang boleh nyari dana komite bukan sekolah,” ungkapnya.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini  mencontohkan, ketika berkunjung ke sekolah di Inggris, ada kegiatan yang namanya home comming. Sekolah memanggil para alumninya kembali ke sekolah dan kemudian meminta mereka membantu kebutuhan di sekolah. Hal ini, kata dia, yang harus dilakukan di sekolah di Indonesia. Sebab, lanjutnya, kalau sekolah hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah saja tentu tidak akan cukup.
Ia menjelaskan, dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah sebenarnya hanya untuk penyelenggaraan pendidikan dengan standar minimal (SPM) saja. Jika mau sekolah bermutu dan bagus, masih dibutuhkan tambahan dana. Untuk itu, keterlibatan masyarakat bisa digali oleh komite sekolah.
Menurutnya, kemajuan pendidikan tentunya tidak bisa hanya mengandalkan biaya dari pemerintah. Sehingga untuk meperbaiki di sektor bidang pendidikan ini harus ada peran dari orangtua dan alumni dan sekolah untuk mengupayakan kemajuan pendidikan. Dengan begitu, sekolah boleh menggali dana.
Penggalian dana melalui komite tersebut, telah ditetapkan melalui Permendikbud Nomor 75 Tahun tahun 2017, jika komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
Sehingga, melalui komite tersebut sekolah bisa maju dan berkembang. Karena dalam mengembangkan dan memajukan kualitas pendidikan, diungkapnya sekolah memang membutuhkan dana dan harus bayar.
Tidak diperbolehkannya kepala sekolah, guru dan politisi ada dalam komite bertujuan menghindari pungli. Namun, lanjut dia, jika masih ada yang terkait masalah mengenai pungli terkait penghimpunan dana, Kemendikbud akan memberikan bantuan advokasi.
“Advokasi kita berikan jika guru yang bersangkutan memang tidak terbukti melakukan pungki. Namun jika terbukti semuanya diserahkan kepada hukum,” tegasnya.
Dengan begitu, sekolah yang ingin maju harus bergerak untuk mencari CSR dengan perusahaan, dari alumni yang sukses dan melakukan kerja sama lainnya. Sehingga sekolah atau masayrakat tidak hanya mengandalkan pemerintah. (eri/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

Copyright © 2018 Malang Pos Cemerlang Goto Top