Sekolah Gratis Hanya Bagi Siswa Miskin

 
MALANG – Kualitas pendidikan di Indonesia bisa dikatakan kalah langkah dengan negara lainnya. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhadjir Effendy M.A.P saat berkunjung ke SMAN 8 Malang beberapa hari lalu. Karenanya, pendidikan merupakan salah satu masalah yang tidak bisa dihindarkan dan harus segera diperbaiki mutu dan kualitasnya.
“Dari kenyataan itu, kita harus tergerak dengan sungguh-sungguh dan ada kesadaran agar semua terlibat. Termasuk dari komite sekolah hingga alumni,” ujar Muhadjir.
Melalui kesadaran tersebut, ia menjelaskan bahwa sebuah mutu dan kualitas pendidikan memerlukan biaya. Sehingga saat ini tidak ada sekolah gratis, kecuali bagi siswa miskin. Hal itulah yang telah diterapkan oleh salah satu Kepala SMPN 6 Malang Risna Widyawati, S.Pd dalam menerapkan kebijakan di sekolah demi meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
“Intinya, untuk pendidikan memang harus ada kesadaran dan tanggung jawab dari semua pihak seperti orangtua dan masyarakat sekitar. Tidak hanya pemerintah saja, kecuali bagi siswa miskin atau tidak mampu,” tegas Risna kepada Malang Post.
Ia mengatakan, pendidikan gratis yang dimaksud adalah kebutuhan untuk biaya operasional seperti BOSDA dan BOSNAS. Namun, jika dana tersebut digunakan untuk kegiatan lainnya yang berkait dengan peningkatan, pengembangan dan kemajuan kualitas pendidikan dirasnya tidak akan cukup.
“Dua dana tersebut ditujukan untuk biaya operasional. Tapi untuk kegiatan lain dan kegiatan itu memang diperlukan harus ada kesadaran dan tanggung jawab dari orangtua dan masih tetap tidak keluar batas,” bebernya.
Ia menguraikan lebih lanjut, tidak keluar batas artinya setiap ada kegiatan yang diperlukan siswa harus dikoordinasikan terlebih dahulu melalui komite sekolah. Barulah setelah dibicarakan ada sebuah kesepakatan yang akan diambil untuk kemudian dilaksanakan.
Risna juga memberi contoh, salah satu yang telah diterapkan adalah Purnawiyata atau kegiatan perpisahan sekolah kelas IX yang dalam pembiayaannya tidak ada dalam BOS.“Dalam kegiatan tersebut tentu tidak ada dalam BOS. Sehingga dalam pelaksanaanya dilakukan oleh komite sekolah. Baik dari pembiayaan yang akan ditentukan, penyusunan penitia dan menggali dana sendiri. Karena itu menjadi tanggung jawab wali murid,” pungkasnya. (eri)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...