Tanah Adat Sakral Bagi Suku Tengger


 
MALANG - Membicarakan hak atas tanah adat adalah hal sakral. Sebab, berkaitan dengan identitas budaya dan kearifan lokal. Hal tersebut diungkapkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama (UWG) Malang, Dr. Purnawan Dwikora Negara, SH., MH dalam agenda Focus Group Discussion (FGD), Kamis (1/2).
Pada kesempatan tersebut, Purnawan Dwikora Negara, SH., MH menjelaskan pentingnya pengakuan hak atas masyarakat adat atas tanah untuk diakui dan dilindungi oleh negera. Karena masyarakat adat sudah ada terlebih dahulu sebelum sebuah negara terbentuk. Apalagi, ia juga menegaskan bila pengakuan hak atas masyarakat adat juga sudah tertuang dalam UUD.
"Hak tanah atas adat merupakan hal yang sakral, hal itu sudah ada dalam filosofi atau mantra dukun dalam salah satu masyarakat suku Tengger. Karenanya kata tanah bagi masyarakat Tengger bisa diartikan hak dari lingkungan maupun hak konstitusional dari lingkungan," terangnya. 
Purnawan menerangkan, dalam peraturan masyarakat Tengger juga terdapat larangan untuk tidak boleh menjual tanah mereka. Hal itu bertujuan untuk diwariskan kepada anak cucu dan terus menjaga tradisi budaya yang menjadi kearifan lokal. Dengan begitu pengakuan masyarakat adat akan menjadi bentuk identitas budaya dan hak-hak tradisional.
Sementara itu, tokoh masyarakat Tengger, Mulyadi Bromo Putro mengungkapkan, peraturan di desanya yang masih tertuang dalam peraturan desa (Perdes) dan kesepakatan masyarakat bisa dituangkan dalam RUU hak atas tanah adat. Sehingga masyarakat Tengger bisa mempertahankan tanahnya untuk anak cucu dan serta kebudayaannya, mulai dari pertanian hingga tradisinya.
Hal senada juga disampaikan oleh Gunretno, tokoh masyarakat Samin, Pati. Ia menjelaskan, jika permasalahan agraria Rembang dengan pabrik semen segera mendapat ketegasan dari pemerintah. Ia mengatakan, perguruan tinggi melalui akademisinya atau lembaga harus berani menyuarakan permasalahan agrarian yang selama ini terjadi.
Dari adanya rancangan UU hak atas tanah adat ini, ia ingin segera permasalahan agrari diselesaikan. Karena menurutnya sampai sekarang masih diatas angan-angan. Itu yang dirasakan oleh sedulur sikep di Rembang. 
"Karena permasalahan tanah bukan hanya pada adat saja, tetapi pekerjaan sehari-hari sebagai petani yang memerlukan tanah," imbuhnya.
Acara yang berlangsung di Ruang Auditorium Kampus III Universitas Widyagama Malang pada Kamis (1/2) kemarin juga dihadiri Dr. Aan Eko Widiarto, SH. MH. Wakil rektor I Universitas Widyagama, Prof. Dr. Ir. Sukamto, M.S mengapresiasi mediasi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UWG dan DPD RI tentang RUU hak atas tanah ini. 
"Perguruan tinggi harus memiliki peran untuk menguji setiap permasalahan yang terjadi, seperti hak atas tanah adat ini. Akademisi memiliki peran tersebut, sehingga ada kebijakan dan kepentingan bersama untuk menjaga kearifan lokal di Indonesia. Dengan begitu para pemangku kebijakan harus mendengar aspirasi dari masyarakat adat," pungkasnya. (eri/sir/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :