Instruksi Wali Kota: Surati Kementerian!


Kekacauan yang terjadi pada pelaksanaan PPDB dengan sistem Zonasi, membuat Wali Kota Malang Sutiaji memberi instruksi langsung. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang diminta untuk menyurati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Surat yang dimaksud berisikan hasil evaluasi pelaksanaan PPDB beberapa hari terakhir ini di Kota Malang. Termasuk apa yang terjadi dan permasalahan yang muncul. Hal ini ditegaskan Sutiaji, usai Rapat Paripurna membahas Ranperda Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di DPRD Kota Malang.
“Kota Malang memang dijadikan pilot project untuk sistem ini. Bahkan Surabaya saja belum. Tentu ini akan jadi bahan evaluasi kita. Sebab Malang dinilai sudah siap, dan ke depan seluruh daerah di Indonesia memang wajib menerapkan sistem zonasi ini," ungkap Sutiaji.
Meski begitu Sutiaji tidak menampik ada permasalahan yang kemudian terjadi dari sistem ini. Menurutnya hal ini lah yang langsung ditindaklanjuti dengan berkirim surat ke pemerintah pusat. Sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang ada.
Diakuinya, ia mengadakan pertemuan dengan komisi D DPRD Kota Malang, Dinas Pendidikan Kota Malang, beserta lembaga pendidikan lainnya untuk membahas masalah zonasi yang terjadi.
Dalam pertemuan itu disepakati bahwa sistem zonasi akan dievaluasi dan disampaikan kepada Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan yang sudah langsung dilakukan.
Lebih jauh politisi Demokrat itu menjelaskan, dari total 27 sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta, total kuota yang disiapkan adalah sekitar 14.800 lebih. Sementara untuk sekolah negeri (SMP dan MTS Negeri) kuota yang ditetapkan adalah 6.565.
"Namun yang mendaftar ke SMP Negeri mencapai sembilan ribu lebih. Artinya ada 2.700 sekian calon siswa yang tereliminasi. Banyak yang tereleminasi juga karena salah pilih sekolahnya," jelasnya.
Suami Widayati Sutiaji ini pun menegaskan, agar ke depan Dinas Pendidikan tidak memberi pilihan sekolah yang akan dituju. Melainkan lebih pada baik hanya pada jarak tempat tinggal. Sehingga dapat terbaca dengan baik sesuai dengan alamat yang ditetapkan dalam zonasi.
"Jangan ada pilihan sekolah satu, dua, atau tiga. Kalau ada orang tua yang nggak paham dan tidak masukkan alamat dengan benar, maka potensi mereka tereliminasi besar. Maka saya beri catatan agar tidak ada pilihan seperti itu," tegasnya.
Dikatakannya pula, untuk solusi bagi 2.700 siswa-siswi yang tereliminasi terebut, Pemkot Malang berencana menyalurkannya ke sekolah-sekolah swasta. Yang nantinya pembiayaan juga bisa dibantu melalui hibah kepada swasta yang tahun ini sudah dianggarkan sebelumnya sebesar Rp 49 M.
Rencananya, dana hibah ini akan dipakai untuk membantu mereka yang tidak lolos di negeri untukk dapat melanjutkan sekolah tanpa beban biaya berat di sekolah swasta.
“Ini juga jadi bahan evaluasi kami, untuk menambah dan meratakan jumlah sekolah yang ada di Kota Malang. Ada tiga kelurahan yang masih butuh ditambah sekolahnya. Di Gadang, Polehan dan Jodipan,” pungkas Sutiaji.
Hal ini pun juga memicu tanggapan DPRD Kota Malang, sebagian besar meminta Pemkot Malang proaktif dalam kekacauan PPDB yang terjadi. Dan mengevaluasi secara menyeluruh.
Perwakilan Fraksi Gerindra Andi Mochsoni menegaskan Pemkot Malang bisa melayangkan protes pada pemerintah pusat soal sistem PPDB dengan zonasi ini. Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, pemerintah pusat harus bertanggungjawab.
“Pelaksanaannya ini harus benar-benar dievaluasi. Bahkan harusnya protes ini sangat mengecewakan. Tidak sesuai dengan kearifan lokal Malang,” tegasnya,
Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan Kota Malang juga berpendapat yang sama. Perwakilan Fraksi, Sugiono mengatakan evaluasi harus segera dilaksanakan. Sistem PPDB dengan zonasi ini dinyatakan merugikan banyak calon murid atau siswa baru.
PDI Perjuangan menyarankan siswa-siswi yang tidak masuk ke negeri karena terlempar dari zona dan tidak masuk kuota diakomodir. Tidak dibiarkan tercecer tanpa arah oleh Pemkot Malang.(ica/ary)

Berita Lainnya :