Kebijakan SPP Gratis Menunggu Juknis


MALANG - Mau tidak mau lembaga pendidikan SMA dan SMK harus menerapkan SPP gratis sejak tahun ajaran 2019-2020, mulai Juli mendatang. Hal tersebut sesuai kebijakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Guna mendukung program tersebut, Pemprov Jatim sudah menyiapkan dana sebesar Rp 1,8 triliun dari APBD Jatim. Harapannya, kebijakan tersebut bisa meringankan beban wali murid pada tahun pelajaran baru 2019-2020.
Setelah program itu diberlakukan, sekolah tidak boleh menarik SPP. Bahkan, nanti siswa SMA/SMK swasta juga akan mendapatkan subsidi dari Pemprov. Besaran subsidinya disesuaikan surat edaran (SE) Gubernur tentang SPP. Tiap kabupaten/kota di Jatim bisa memiliki besaran SPP yang berbeda sesuai SE. Hal itu disesuaikan indeks di setiap wilayah Jatim.
Misalnya, besaran SPP SMA negeri salah satu kabupaten di Jawa Timur Rp 120 ribu per bulan. Nah, jika besaran SPP SMA swasta di wilayah tersebut Rp 200 ribu, Pemprov akan menyubsidi Rp 120 ribu. Kekurangannya atau Rp 80 ribu dibayar wali murid.
Terkait dengan kebijakan itu, Kepala Seksi SMA, SMK, PKBM Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wilayah Kabupaten Malang, H. Arif Khamzah, dikonfirmasi mengaku masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari Gubernur Jatim, seperti apa penerapannya. Sebab, baru hari ini akan dirapatkan di Surabaya. "Baru besok (hari ini, red) seluruh kepala se-Jatim dikumpulkan. Seperti apa petunjuk serta arahan Gubernur, kami masih menunggu," ungkap Arif Khamzah.
Namun, lanjutnya, mau tidak mau lembaga sekolah harus siap dan menerapkan kebijakan tersebut. Karenanya setelah rapat koordinasi dengan Gubernur Jatim, Arif mengaku akan mensosialisasikan kepada seluruh Kepala SMA dan SMK se-Kabupaten Malang.
Sementara itu, Kepala SMK Muhammadiyah 5 (Smeamu) Kepanjen, Arif Joko Suryadi, dikonfirmasi mengatakan, bahwa kebijakan yang disampaikan Gubernur Jatim terkait SPP SMA dan SMK gratis, sama sekali tidak ada masalah. Sebab kebijakan SPP gratis untuk lembaga sekolah negeri.
"Secara umum tidak berpengaruh dengan lembaga pendidikan kami. Karena kebijakan untuk sekolah negeri dan swasta berbeda. Untuk lembaga pendidikan swasta sifatnya adalah subsidi," jelas Arif Joko Suryadi.
Terkait dengan kebijakan Gubernur Jatim, menurutnya tinggal bagaimana sekolah mengambil kebijakan tersebut. Karena untuk lembaga swasta tergantung dari kebutuhan dari lembaga pendidikan. "Kalau nantinya dirubah (besaran SPP, red) yang dipersilahkan, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Karena nanti akan menjadi pertimbangan antara sekolah dengan wali murid. Namun, dengan adanya subsidi tersebut, kemungkinan nantinya akan ada perubahan besaran SPP," tuturnya. (agp/udi)

Berita Terkait