Kurang Sosialisasi dan Banyak Kelemahannya


MALANG - Rangkaian proses pelaksanaan PPDB hingga tingkat SMA/SMK berakhir usai pengumuman jalur online PPDB SMA/SMK, Sabtu (22/6). Namun dampak positif dan negatif yang ditimbulkan masih terus ramai diperdebatkan berbagai kalangan masyarakat. Atas dasar tersebut Malang Post menggelar diskusi evaluasi sistem zonasi dalam PPDB tahun ini.
Diskusi terkait PPDB yang dimoderatori langsung oleh Pemred Malang Post Dewi Yuhana, Senin (24/6) di Graha Malang Post.  Persoalan yang muncul dalam PPDB, dinilai merupakan dampak dari minimnya sosialisasi oleh Dinas Pendidikan.
Diskusi yang membahas terkait persoalan PPDB kali ini dihadiri oleh sejumlah pihak-pihak terkait mulai dari anggota Komisi D DPRD Kota Malang yakni M. Syaiful Ali Fatah dan Yusana. Hadir pula Ketua MKKS SMA Negeri, Tri Suharno. Para kepala sekolah juga menyisihkan waktu untuk mengikuti diskusi ini.
Antara lain, Kepala Sekolah SMK Farmasi Maharani Rahayu Ndaru W, Kepala Sekolah SMK YP 17 2 Malang S. Riyanto, perwakilan SMK Muhammadiyah Malang 2 Lukman Hakim, Kepala SMK Widyagama Mawan Sulupadi dan Kepala SMK PIM Siti Zubaidah. Perwakilan DPKM Achmad Subakir, Ketua MKKS SMP Swasta Idham Cholic, perwakilan MKKS SMP Negeri Sri Nuryani.
Di Malang Raya, persoalan sudah muncul ketika PPDB tingkat SMP bulan Mei. Di Kota Malang muncul gelombang protes dari para wali murid, yang berujung pada perdebatan antara Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Komisi D DPRD Kota Malang. Hal tersebut terjadi, lantaran para wali murid menggerudug Gedung Dewan selama kurun waktu pendaftaran PPDB SMP untuk melayangkan protes.
Para wali murid yang protes ke Gedung Dewan, umumnya terjadi karena mereka kurang paham terkait dengan kebijakan PPDB zonasi. Bahkan ada belum mengetahui sama sekali terkait kebijakan baru yang diterapkan.
Kemudian diketahui, bahwa proses sosialisasi penerapan kebijakan baru PPDB zonasi baik itu tingkat SMP maupun SMA dilakukan mulai bulan Januari, namun petunjuk teknis secara terperinci baru disosialisasikan beberapa hari sebelum pendaftaran dibuka. Hal tersebut dianggap membuat bingung para siswa beserta walinya yang masih memahami proses PPDB sebelumnya yang dominan menggunakan nilai UN (NUN).
"Untuk penerapan zonasi meskipun sudah mulai disosialisasikan sejak Januari, masih belum maksimal. Sehingga para wali murid masih kesulitan untuk memahami," kata anggota Komisi D DPRD Kota Malang M. Syaiful Ali Fatah.
Permendikbud Nomor 51 sendiri sebenarnya sudah dikeluarkan pada  tahun 2018, namun sosialisasi kepada masyarakat dinilai masih sangat minim. Hal tersebut ditengarai oleh perancangan juknis di daerah yang baru terselesaikan menjelang proses pelaksanaan PPDB.
Menurut Ketua MKKS SMP Swasta Kota Malang Drs. Idham Cholic, M.Pd, sebenarnya penerapan kebijakan PPDB, jika tersosialisasikan dengan baik tentunya tidak akan menimbulkan permasalahan. Selain karena tidak tersosialisasikan dengan baik, juga disebabkan oleh orientasi masyarakat yang masih 'negeri minded'. Sehingga kebijakan zonasi, yang tujuannya memeratakan baik itu terhadap sekolah negeri maupun swasta masih sulit untuk diresapi oleh masyarakat.
"Jika sudah memahami, sebetulnya tidak ada masalah. Kecenderungan orang tua sekarang masih 'negeri minded'. Jadi sulit diberi pemahaman terkait pemerataan yang ke depannya baik itu sekolah negeri maupun swasta yang sama-sama berkualitas," terang Idham pada diskusi yang dihadiri oleh perwakilan sekolah negeri dan swasta di Kota Malang tersebut.