PGRI Ingatkan Jasa Besar Guru Honorer

Ketua PGRI Jatim Ichwan Sumadi, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, Ketua TP PKK Kota Malang Hj Widayati Sutiaji, Kepala Dindik Kota Malang Dra Zubaidah, MM foto bersama dalam agenda Puncak HGN, kemarin.
 
 
MALANG- Ketua PGRI Jatim Ichwan Sumadi mengkritisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Menurutnya, aturan tersebut belum sesuai harapan guru honorer. 
Pasalnya dalam PP tersebut disebutkan bahwa yang bisa ikut P3K tersebut adalah semua yang memenuhi persyaratan dari usia 20 sampai 59 tahun.
“Padahal yang kita perjuangkan adalah guru honorer yang usianya sudah lebih dari aturan, mereka yang tidak bisa mengikuti CPNS karena usia diatas 35 tahun sama haknya dengan yang baru lulus, jika dilihat dalam pelaksanaan tes mereka akan kalah karena sudah lama tidak bergelut dengan soal-soal ujian,” urai Ichwan saat menghadiri Hari Guru Nasional (HGN) di UM, kemarin.
Yang dinamakan guru profesional adalah mereka yang bisa menginspirasi peserta didik. Semakin lama pengabdiannya di dalam dunia pendidikan semakin meningkat pula kapasitasnya untuk maju kedepan. Pada umumnya, lamanya pengalaman secara teknis sudah memiliki pemahaman mengajar dengan baik sesuai dengan prinsip edukasi, pendidikan, dan kejiwaan.
Contohnya di jenjang SD ada tiga tingkatan, kelas 1-2 dibutuhkan guru telaten, kelas 3-4 ditengah-tengahnya, sedangkan kelas 5-6 diperlukan guru yang pintar. Ini jangan sampai terbalik, karena tidak akan berhasil.
“Intinya kami berharap guru honorer yang usianya lanjut dan sudah lama mengabdi lebih diberikan perhatian, jangan hanya dilihat berapa nilainya ketika tes CPNS namun juga mempertimbangkan lamanya mengabdi,” tegasnya.
Jadi, dikatakan adil apabila lamanya guru honorer mengabdi dikonversi kedalam nilai dan ditambahkan dengan nilai saat tes. Misalnya guru honorer sudah mengabdi 20 tahun itu nilainya berapa jika satu soal nilainya 5.
Untuk itu, PGRI Jatim mengusulkan kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib guru honorer yang sudah berjuang lama dan berkontribusi dalam memajukan pendidikan. Terlebih di Jatim ada puluhan ribu guru honorer, jika Kota Malang akan memberikan upah sebesar UMK di kota atau kabupaten lainnya belum.
“Setelah ini nanti PGRI bersama dengan Menpan RB serta Menkeu untuk membicarakan agar ada sedikit keistimewaan bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi untuk diperhitungkan, kami akan terus perjuangkan,” pungkasnya.
Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko dalam sambutannya di Puncak Peringatan HGN di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang, mengapresiasi kinerja dan perjuangan guru selama ini. Namun tantangan guru kedepan semakin berat dalam menghadapi perubahan zaman, untuk itu ada dua karakter yang perlu diperjuangkan. Diantaranya membangun karakter bermoral, berbudi luhur dan menjalankan perintah agamanya dan kedua adalah berjiwa kerja keras serta pantang menyerah.
“Kami bermimpi memiliki generasi yang jujur, sopan santun, serta berdaya juang gigih untuk menghadapi tantangan jaman,” ujar Sofyan Edi.
Tantangan berikutnya yang perlu disiapkan adalah kompetensi siswa, peserta didik diharuskan memiliki jiwa kritis, responsive, mampu berkomunikasi dengan baik, dan bekerja sama. Keterbukaan wawasan di bidang iptek, sosial dan ekonomi tidak boleh ketinggalan dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
“Selaku pendidik, pengajar dan pembimbing siswa, guru memiliki peran besar untuk menjawab tantangan tersebut,” tegasnya.
 (lin)
 

Berita Terkait

Berita Lainnya :