Prihatin Kualitas Wakil Rakyat


 
DUA tahun menjadi staf ahli DPR RI Komisi X membuat dosen FIA UB Andhyka Muttaqin meyakini bahwa menjadi anggota dewan perlu sekolah. Selama dua tahun di sana, ia melihat kinerja mereka belum maksimal dalam hal penentuan kebijakan yang berkualitas.
Ia berperan untuk membantu anggota dewan dalam memberi masukan terkait pendidikan dan kepemudaan. Setiap usulan dari eksekutif, sebelumnya akan diinput kepada para staf ahli untuk diramu menjadi satu sebagai bentuk rekomendasi.
Namun, lulusan S2 Administrasi Negara di UGM tersebut mengaku enggan untuk menjadi staf ahli DPR RI kembali. Bukan karena kapok, menurutnya peran akademisi di DPR hanya sebagai pelengkap dan usulannya tak diinput secara serius oleh anggota DPR. 
“Bukannya kapok jadi staf ahli, tapi menurut saya akademisi di DPR hanya sebagai pelengkap untuk mendefinisikan hal-hal yang tidak mereka ketahui. Mereka kurang serius menanggapi usulan yang diberikan, padahal kami berperan sebagai sumber informasi,” ujar pria kelahiran Madiun itu.
Tren artis yang menjadi anggota DPR RI juga dinilainya membuat penentuan kebijakan kurang berkualitas. Pasalnya, para tokoh ini cenderung kurang memahami bidang yang mereka ampu. Menurut Andhyka, seharusnya partai harus mampu menyiapkan anggota dewan dari orang-orang yang terpilih dan benar-benar kompeten dibidangnya.
“Pemahaman anggota legislatif penting sekali untuk penentuan kebijakan yang berkualitas. Partai harus menyiapkan anggota yang benar-benar terpilih dan siap melayani masyarakat dengan kebijakan yang relevan. Sehingga perlu adanya sekolah bagi anggota dewan untuk penentuan kebijakan yang berkualitas baik,” tandasnya.
DPR yang merupakan kumpulan partai masih memiliki ego kelompok yang kuat dan mengakibatkan seringnya terjadi friksi sehingga pembahasan tak kunjung final. Andhyka membeberkan, selama pembahasan anggota dewan terlihat “sepi” karena kebanyakan diserahkan pada staf ahli, namun saat penentuan kebijakan atmosfir pembahasan “ramai”.
Hal ini membuat kinerja anggota dewan tidak maksimal. Selain itu, anggota dewan terkesan senang dengan kunjungan kerja tanpa ada hasil untuk dapat dikontribusikan dalam kebijakan. Tak hanya mengritisi kinerja dewan melalui kunjungan kerja, Andhyka melihat sendiri kegiatan reses anggota dewan juga tak maksimal. 
Anggota dewan kesannya hanya menjadikan reses sebagai formalitas. Padahal kegiatan reses dapat menginput aspirasi yang nantinya tepat menjadi terobosan kebijakan suatu daerah.
“Saya melihat jadwal kunjungan kerja anggota dewan lebih banyak daripada berkantor. Seharusnya, hasil kunjungan kerja dapat digunakan sebagai referensi untuk kebijakan suatu daerah, tapi nyatanya dari kunjungan mereka tak pernah ada pembahasannya,” ulasnya.
Pria kelahiran 21 April itu menegaskan politik itu bukan kotor tapi hanya berfungsi sebagai alat dan hasilnya tergantung dari pemegang alat tersebut. Jika politisi itu baik, maka hasil yang didapatkan berimbas baik, begitupun sebaliknya. Andhyka kini fokus mengajar di UB dan berharap nantinya dapat menciptakan calon-calon presiden.
“Atmosfir politisi itu tinggi, saya mengeksplore diri di bidang akademi saja. Siapa tau nanti dapat melahirkan calon-calon presiden,” imbuh pria yang juga bercita-cita menjadi presiden itu. (mg3/oci) 

Berita Terkait

Berita Lainnya :