Siap UNBK, Sekolah Digerojok 3.010 Komputer


MALANG – Dinas Pendidikan (dindik) Kota Malang mengupayakan peningkatan kualitas dalam dunia pendidikan dengan perbaikan sarana dan prasarana. Seperti pengadaan komputer di SD dan SMP Negeri sehingga pelaksanaan Ujian Nasional tidak perlu lagi menggunakan tiga shift melainkan cukup dua shift.
Meskipun ujian berbasis komputer baru dilaksanakan untuk jenjang SMP dan SMA, namun tidak menutup kemungkinan juga akan diberlakukan bagi tingkat SD. Sehingga mulai tahun ini lembaga pendidikan SD baik negeri maupun swasta harus sudah mulai mempersiapkan diri berbasis komputer.
“Untuk itu tahun ini kami akan mengadakan sekitar 3.010 unit komputer untuk didistribusikan ke SD Negeri Kota Malang terdiri dari satu server di masing-masing sekolah dan  10 hingga 15 unit di setiap lembaga negeri,” ujar Kepala Dindik Kota Malang, Dra. Zubaidah, MM.
Ia melanjutkan, bagi lembaga swasta yang mengajukan, ada persyaratan khusus yakni mengajukan proposal pengadaan sarana dan prasarana minimal 6 bulan sebelumnya.
“Meskipun komputer belum sesuai dengan jumlah siswanya, namun ketika pelaksanaan ujian kami bertanggungjawab meminjamkan komputer ke SMA dan SMK. Terutama bagi SMP Swasta,” kata Zubaidah, saat menghadiri rapat dan pembinaan dengan Plt Walikota beserta seluruh kepala sekolah SD dan SMP di Gedung Pertamina SMKN 2 Malang, Rabu (11/7) kemarin.
Dalam kegiatan rapat dan pembinaan dari dindik Kota Malang bersama seluruh kepala sekolah se-Kota Malang ini juga menghadirkan Plt Walikota, Drs. Sutiaji. Dalam sambutannya Sutiaji menyampaikan, pemerintah daerah akan mengatur dan mensimulasikan hibah sehingga tidak menganak tirikan lembaga pendidikan swasta.
“Seperti pengadaan komputer sangat luar biasa, lebih dari Rp 40 miliar kami gerojok untuk komputer SD dan SMP Negeri se-Kota Malang. Sedangkan untuk swasta harus mengajukan proposal sekarang supaya bisa masuk di akhir 2019,” terangnya.
Yang perlu dipertimbangkan perlu dipersiapkan juga biaya operasional. Selanjutnya sarana tersebut sebaiknya berbasis kebutuhan bukan berbasis siswa.
“Sekolah yang siswanya sedikit jelas operasionalnya sama, yang rombelnya banyak jelas berbeda. Artinya kebutuhan-kebutuhan operasional itu ditanggung oleh sekolah masing-masing,” pungkasnya. (lin/oci)

Berita Terkait

Berita Lainnya :