SMA/SMK Negeri Caplok 10 Ribu Lulusan SMP


MALANG - SMA dan SMK Swasta di Kota Malang harus berjuang keras untuk bisa mendapatkan siswa baru. Sebab, dari 13.577 lulusan SMP/MTS tahun ini, sekitar 11 ribu siswa sudah terserap ke SMA/SMK Negeri. Padahal, ada 72 SMA/SMK Swasta yang harus mengisi kursi siswa barunya.
Dari data yang dihimpun Malang Post, tahun 2018, lulusan SMP/MTs Negeri dan Swasta sebanyak 13.577 siswa dari 134 lembaga pendidikan di Kota Malang. Sementara sebanyak 3.136 siswa telah diterima di SMA Negeri dan 7.833 siswa di SMK Negeri. Sedangkan sisanya yakni sebesar 2.608 menjadi kuota bagi 72 SMA dan SMK Swasta.
Jumlah lulusan yang belum masuk ke sekolah negeri tidak sebanding bila dibandingkan dengan banyaknya lembaga pendidikan swasta. Misalkan saja SMK Swasta di Kota Malang secara keseluruhan ada 40 dengan total pagu sekitar 6.000 siswa, artinya dari sisa lulusan tersebut tidak mampu memenuhi kuota yang dibutuhkan sekolah. Sehingga banyak SMK di Kota Malang yang nyaris tidak mendapatkan siswa baru.
Ketua MKKS SMK Swasta, H. M. John Nadha Firmana, SH. M.Pd, mengatakan, dari keseluruhan SMK Swasta di Kota Malang saat ini yang pagunya sudah terpenuhi baru tiga sekolah yakni SMK PGRI 3, SMK Telkom, dan SMK National Media Center. Sementara yang lainnya belum terpenuhi.
“Sudah menjadi sejarah panjang bila dikaitkan dengan banyaknya SMK Negeri di Kota Malang. Di kota ini hanya ada lima kecamatan namun memiliki 13 SMK Negeri,” ujar John, sapaan akrabnya.
Berbeda dari Kabupaten Malang yang memiliki 33 kecamatan namun jumlah SMK Negeri tidak lebih dari 10 sekolah. Bandingkan juga dengan Surabaya, dari sekian banyak penduduk SMK Negeri yang ada juga tidak lebih dari 10 sekolah.
Dari banyaknya SMK Negeri di Kota Malang tentu memberi dampak kesulitan mencari peserta didik baru bagi lembaga swasta terutama SMK. Meskipun tidak menutup mata ada sebagian sekolah yang kinerjanya perlu diperbaiki, namun apabila seperti kebijakan liberal dan mengandalkan pasar maka besar kemungkinannya SMK dan SMA Swasta akan tutup.
“Ditambah lagi dengan kebijakan dari pemerintah pusat maupun provinsi bahwa sekolah yang mendapat bantuan harus memiliki minimal 200 siswa, sehingga banyak SMK kecil yang tidak mendapat perhatian,” terangnya.

Berita Lainnya :