SPP SMAN/SMKN Gratis, Tunggu Petunjuk Teknis


MALANG - Kebijakan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk menggratiskan biaya SPP siswa SMA/SMK tidak diterima sepenuhnya oleh kalangan masyarakat. Kebijakan tersebut mendapat respon kritis dari pengamat pendidikan dan Dewan Pendidikan Kota Malang (DPKM). 
Mistaran selaku Pengamat Pendidikan menilai kebijakan tersebut kurang tepat mengingat saat ini SMA dan SMK tengah berpacu meningkatkan kualitas pendidikan. “Kami sudah meninjau ke beberap daerah yang sekolahnya digratiskan mengalami penurunan yang drastis. Maka harapan kami kebijakan gubernur dalam hal ini perlu dipertimbangkan kembali,” ujar wakil Dewan Pendidikan Kota Malang (DPKM) ini. 
Menurutnya, SMA/SMK berbeda dengan SD dan SMP. SMA dan SMK membutuhkan biaya operasional yang besar terutama di bidang non akademik. Fasilitas yang tadinya terpenuhi menjadi tidak terpenuhi dengan kurangnya dana. “Oleh keran itu kami dari dewan pendidikan merasa juga perlu untuk memikirkannya,” ungkap Mistaran.
 Pendidikan gratis memang diidamkan oleh semua orang. Akan tetapi juga perlu mempertimbangkan bantuan dan besarnya peran serta pemerintah. “Kalau di luar negeri mungkin iya. Seperti Malaysia yang begitu besar anggaran pendidikan yang dikucurkan oleh pemerintah disana, sehingga segala kebutuhan terpenuhi,” katanya.
Sebagai gagasan yang perlu  pihaknya sampaikan kepada pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan Jatim yakni perlu adanya ruang partisipasi orang tua dalam hal pembiayaan. “Dewan pendidikan akan berkunjung ke dinas pendidikan untuk memberikan pendapat supaya ada porsi untuk partisipasi masyarakat. Artinya  gratis boleh tapi harus ada peran serta dari orang tua untuk kepentingan pendidikan,” imbuhnya.
Dari pihak sekolah sendiri, Waka Kesiswaan SMAN 8 Malang, Dr. Sasongko, MM mengatakan selama ini memang ada dana partisipasi masyarakat di luar SPP untuk pengembangan sekolah. Kalau dana tersebut maih diberlakukan maka tidak akan mempengaruhi mutu sekolah. “Terutama untuk pengambangan dan perawatan sarana sekolah. Selama itu masih boleh dipungut tidak akan mengurangi kualitas,” terangnya.
Sasongko mengungkapkan pihak sekolah masih menunggu kejelasan juknis terkait aturan SPP gratis tersebut. Termasuk dibolehkan atau tidaknya pungutan dana partisipasi masyarakat. Bantuan dari pihak orang tua ini sifatnya tidaknya mengikat dan telah menjadi kesepakatan bersama di awal tahun pembelajaran.
Dalam hal ini komite yang berwenang mengundang orang tua untuk duduk bersama dan membahas program sekolah selama setahun ke depan. “Kami masih menunggu aturan yang jelas melalui juknis dari dinas pendidikan,” katanya.

Terkait SPP Gratis Sasongko menilai hal itu bukan sebuah masalah bagi sekolah. Malah dengan gratisnya SPP semakin mudah bagi sekolah untuk menata dan merencakan anggran sekolah. Sebab selama ini sekolah kesulitan dalam memprediksi pemasukan. “Kadang di bulan tertentu orang tua sedikit yang bayar SPP, ada yang SPP nya nunggak banyak. Dan Biasanya baru dibayar saat mau ujian. Jika ada anggaran dari provinsi maka kita semakin mempermudah untuk merencanakan pengeluaran dalan satu bulannya,” ungkapnya.
Ia juga mengaku belum tau apakah SPP sepenuhnya gratis atau hanya sebagian saja. Selama ini SPP di SMA Negeri 200 ribu per bulan. Jika anggaran dari pemerintah 1.4 juta per siswa per tahun, maka setiap bulannya hanya sekitar 120 ribu saja. “Jadi masih ada selisih 80 ribu, kami tidak tau sisanya ini dibebankan ke orang tua atau bagaimana, kami masih menunggu kejelasan juknisnya,” terangnya. (imm/MP) 

Berita Terkait

Berita Lainnya :