Buka Peluang Kerja, Salah Satu Garapannya Kelola Alun-Alun Mall


KEBIJAKAN membentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tugu Aneka Usaha (Tunas) harus dibarengi strategi pengelolaan. Selain memiliki sumber daya manusia (SDM), juga punya business plan dan  pengelolaan keuangan yang rinci serta tepat.
Hal itu terungkap dalam diskusi ‘Perumda Tunas Kekuatan Baru Bisnis Plat Merah Kota Malang’ di Graha Malang Post, Jumat (26/7). Plt Dirut PD Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang Ir Ade Herawanto membeber bisnis yang digarap. “Ada 21 jenis kegiatan usaha yang akan dikelola Perumda Tunas. Ini pun sebenarnya bisa berkembang atau bertambah tetapi intinya kita memiliki rencana bisnis dibagi per divisi,” beber Ade dalam diskusi rutin Malang Post.
Ade merupakan salah satu dari sejumlah peserta diskusi yang dipimpin Direktur sekaligus Pemred Malang Post, Dewi Yuhana itu. Di antaranya Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji, pakar ekonomi Universitas Brawijaya (UB) Nugroho Suryo Bintoro, SE, M.Ec.Dev, Ph.D, Kabag Pengembangan Perekonomian Pemkot Malang, Dra Rinawati MM, Drs Koenta Adji dari KAP-GGI dan  Dewan Pengawas PD RPH, Elfiatur Roikhah. Selain itu, Sudarno dari GGAA, advokat Wahyudi Hidayat SH, Holis pelaku usaha dan berbagai kalangan lain.
Lebih lanjut Ade mengurai, business plan Perumda Tunas diklasifikasi dalam tiga kategori  besar. Yakni Divisi Agribisnis, Divisi Properti dan Divisi Penyewaan Aset dan Jasa Penunjang Lainnya.
Divisi Agribisnis ibarat kata sebagai sub unit kelanjutan RPH. Hahkan unit usahanya diekstensifikasi dan sustainable. Selain mengurusi pemotongan ternak (sapi, kambing, unggas, dan lain-lain), divisi ini juga bergerak dalam produksi dan distribusi produk-produk olahan daging, unit trading hasil bumi dan pergudangan.
Kemudian Divisi Properti tentunya konsen pada bidang bisnis properti. Menariknya, salah satu fokus garapan terdekat yakni tata kelola Alun-alun Mall. “Pengelolaan eks Alun-Alun Mall  termasuk di dalamnya. Baik kondisi existing maupun road map lima tahun ke depan juga telah kami siapkan. Nantinya akan ada banyak konsep yang bisa dioptimalkan dalam pengelolaan mall di pusat kota tersebut,” sambung Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.
Penyewaan aset tetap berkesinambungan dengan divisi ketiga. Yakni  Divisi Penyewaan Aset dan Jasa Penunjang Lainnya. Divisi ini mengurusi bisnis penyewaan ruko-ruko aset RPH, penyewaan sarana prasarana olahraga, pengelolaan retribusi parkir dan jasa lainnya.
“Banyaknya sektor bisnis yang akan dikelola, selain dalam rangka meningkatkan PAD juga membuka peluang lapangan kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan efektivitas sebagian layanan pemerintahan,” jelasnya.
Pada intinya sambung Sam Ade, semua gagasan itu dikaji lebih mendalam pada rencana bisnis atau bussines plan yang sedang disusun.
Manajemen Perumda Tunas diingatkan tentang pentingnya laporan keuangan. Pasalnya jika memperhatikan jenis-jenis usaha yang akan digarap, Perumda Tunas memiliki usaha yang tidak sama. Ada yang jasa, terdapat pula industri perdagangan.
Pendapat ini disampaikan perwakilan Kantor Akuntan Publik (KAP) Malang Drs Koenta Adji. “Ini contoh saja ya di Divisi Agribisnis. Terdapat dua jenis kegiatan yang sudah tidak sama jenisnya,  ada yang jasa ada yang murni dagang,” ungkap Koenta.
Ia menjelaskan Pemkot Malang harus merinci bagaimana sistem laporan keuangan yang akan diterapkan. Sehingga tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum. Koenta menerangkan,  jika jenis kegiatan usaha di bidang jasa maka revenue (pendapatan) harus sesuai dengan expand (pengeluaran).
Kemudian jika jenis usahanya di bidang perdagangan, maka harus ada laporan laba dan ruginya. Juga harus menjelaskan laporan soal laba kotor dan lainnya. Kedua jenis usaha tersebut harus mendapatkan perlakuan laporan keuangan yang berbeda.
“Jika memang di satu divisi nanti ada dua jenis kegiatan yang berbeda nanti bagaimana nge set (mengatur,red) laporannya. Khawatirnya disamakan semua,” jelas Koenta.
Untuk diketahui terdapat beberapa jenis kegiatan usaha yang ada di bidang industri atau perdagangan. Di antaranya usaha peternakan, pertanian hingga konstruksi. Sementara jenis usaha di bidang jasa di antaranya seperti jasa reparasi kendaraan bermotor, jasa pengangkutan barang hingga pergudangan.
Koenta memberikan catatan penting ini karena penyusunan laporan keuangan merupakan  sesuatu yang vital dalam pengelolaan perumda. Karena perusahaan daerah dan menjalankan usaha, maka kegiatan audit keuangan tidak akan bisa dilepas.
“Jangan sampai saat di audit misal oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan,red) ada laporan yang tidak seusai. Saya pikir ini perlu sekali untuk diperhatikan ya. Minimal ada payung hukumnya,” tandasnya mengutarakan pendapatnya.
Sementara itu hal lebih detail berkaitan dengan manajemen yakni, keuangan dan sistem usaha juga sempat dipaparkan oleh Dewan Pengawas PD RPH. Ada pula bahasan tentang bagaimana perumda dimata masyrakat. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam artikel diskusi berikutnya. (bersambung/ica/van)