Investasi Bodong, Waspada Rayuan Orang Dekat

 
MALANG - Terkait banyaknya kasus keuangan seperti investasi bodong yang menimpa dan merugikan masyarakat, OJK Malang akan meningkatkan literasi dan edukasi bagi masyarakat. Kepala OJK Malang, Indra Krisna mengatakan edukasi akan diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pejabat.
“Investasi bodong tak hanya menyasar kalangan kaum berpendidikan rendah saja, tetapi juga mereka yang berpendidikan tinggi. Oleh sebab itu, sosialisasi serta edukasi keuangan harus terus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat,” kata Indra di sela-sela kunjungan Malang Post ke kantor OJK Malang, kemarin.
Pada beberapa kasus, ada akademisi, tokoh agama, masyarakat maupun pejabat digandeng oleh lembaga investasi bodong sebagai jalan menggaet investor. Foto para tokoh ini bahkan dipasang di media publikasi agar masyarakat percaya pada lembaga tersebut. “Apalagi jika tokoh tersebut punya pengaruh kuat dalam masyarakat, misalkan saja kyai. Tokoh itu sendiri sebenarnya juga tidak tahu jika dijadikan sebagai daya tarik untuk menggaet investor,” sambungnya.
Banyaknya orang-orang terdidik yang menjadi korban investasi bodong sebenarnya bukan hanya karena tergiur keuntungan semata. Ada beberapa di antara mereka yang menjadi korban karena diiming-iming oleh orang dekatnya, seperti saudara, teman maupun tetangga.
“Justru ajakan dari orang-orang dekat seperti inilah yang susah ditolak. Mereka pun akhirnya mau bergabung karena merasa sungkan atau tidak enak. Ada juga yang melihat saudara atau temannya tersebut sukses melakukan investasi tersebut. Nah giliran dia bergabung, ternyata uangnya tidak kembali,” beber Indra.
OJK Malang sendiri kerap merasa kesulitan dalam menangani kasus yang korbannya adalah kalangan atas. Biasanya mereka enggan melapor jika menjadi korban kasus investasi bodong. Alasan yang dikemukakan pun beragam, mulai dari malu hingga tidak ada waktu untuk mengikuti prosedur pelaporan.
“Untuk pelaporan, memang ada prosedur khusus yang harus dilalui oleh korban. Mulai dari mengirimkan surat kepada lembaga atau perusahaan terlapor hingga menuliskan laporan tertulis kepada kami. Prosedur inilah yang biasanya enggan mereka lewati. Laporan biasanya disampaikan secara lisan saja. Sementara kami tidak bisa memproses laporan yang tidak sesuai prosedur,” lanjut pria berkacamata ini. (yun/nda)

Berita Lainnya :