Konsepnya Menopang Usaha Warga, Juga Bergerak di Online


JANGAN apriori dulu terhadap rencana pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tugu Aneka Usaha (Tunas). Singkirkan jauh-jauh anggapan bahwa perusahaan daerah ini bakal bersaing dengan usaha warga. Justru gagasan besarnya untuk menopang masyarakat.
Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang Elfiatur Roikhah menegaskan tentang cita-cita ideal membentuk Perumda Tunas. “Tidak perlu ada kekhawatiran. Perumda Tunas memiliki business plan yang sudah diatur sedemikian rupa agar tidak menyaingi usaha yang dilakukan warga,” beber Elfiatur Roikhah dalam diskusi rutin Malang Post, Jumat (26/7).
Dia memastikan yang akan dilakukan perumda tak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melainkan bergerak bersinergi, misalnya sebagai supplier mengarah pada consumer goods.
Consumer Goods diartikan sebagai penyedia barang yang menjual atau mendistribusikan barang secara cepat dengan harga relatif murah.
“Kita juga akan lebih bergerak di online. Perannya nanti akan selalu mengarah pada dukungan produk. Masyarakat harus paham bahwa kehadiran perumda tidak akan menjadi pesaing usaha mereka,” tukas Elfi, sapaan akrab  Elfiatur Roikhah.
Tidak hanya kekhawatiran perumda yang bakal memiliki anak perusahaan. Sebelumnya hal ini sempat dilontarkan Perwakilan Kantor Akuntan Publik (KAP) Malang Drs Koenta Adji. Yakni muncul pandangan dari Koenta bahwa jika skema kegiatan usaha Perumda Tunas nantinya mengarah juga pada pembentukan anak perusahan. Maka harus berhati-hati lagi dalam regulasinya. Dikhwatirkan anak perusahaan perumda ini akan membebani pembiayaan atau pengeluaran pemda.
Elfi menuturkan skema anak perusahaan memang memungkinkan untuk dilaksanakan Perumda Tunas. Namun tak ada penyertaan modal dari Pemkot Malang.  “Untuk anak perusahaan tentu tidak akan disertakan modal dari pemda secara murni. Karena orientasi anak perusahaan akan mengarah pada profit dan mencari investor maka akan mencari modalnya sendiri,” tegasnya.
Beberapa hal detail tentang pembentukan perumda juga disampaikan  Kabag Pengembangan
Perekonomian Pemkot Malang, Dra Rinawati. Ia menjelaskan rencana pembentukan perumda ini sesuai amanah dan merupakan bagian tindak lanjut PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014.
“PP ini menjelaskan bahwa daerah dapat membentuk perumda untuk menyokong perekonomiannya sendiri. Begitu pula dengan pembentukan anak perusahaan yang juga diatur dalam Permendagri No 37 Tahun 2017 tentang pengelolaan BUMD,” paparnya.
Membentuk anak perusahaan juga dapat dilakukan karena hal ini merupakan ekspansi perusahaan. Hanya saja ada syarat yang harus dilakukan dan diperhatikan daerah. Yakni berkaitan dengan aset-aset pemkot.
Hal utama yang harus dipehatikan perumda dan pemkot adalah tidak boleh ada aset pemerintah daerah yang dilimpahkan ke anak perusahaan. “Ini salah satu syaratnya. Kita pun sudah tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan pemda hanya menentukan hal teknis seperti tarif jasa atau barang yang ditawarkan dan lainnya,” papar Rinawati.
Perwakilan komunitas masyarakat Kota Malang Sudarno mengapresiasi rencana pembentukan perumda ini. Hanya saja, seperti kebanyakan pikiran warga, jangan sampai perumda mematikan usaha masyrakat.
Perlu dipertimbangkan betul apa saja pola-pola kemitraan yang bisa dijalin. Tidak hanya pada pengusaha besar akan tetapi pada golongan masyarakat perintis usaha lainnya. “Model bisnis yang saling menguntungkanlah,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, diskusi yang dipimpin Direktur sekaligus Pemred Malang Post, Dewi Yuhana ini menghadirkan sejumlah pembicara dan peserta. Yakni Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji, Plt Direktur PD  Rumah Potong Hewan (RPH) Ade Herawanto yang membidani Perumda Tunas, pakar ekonomi Universitas Brawijaya (UB) Nugroho Suryo Bintoro, SE, M.Ec.Dev, Ph.D, dan  Kabag Pengembangan Perekonomian Pemkot Malang, Dra Rinawati MM. Selain itu,  Koenta Adji dari KAP-GGI, Dewan Pengawas PD RPH, Elfiatur Roikhah, Sudarno dari GGAA , advokat Wahyudi Hidayat SH dan  Holis pelaku usaha serta berbagai kalangan lain. (ica/van)