Kominfo Blokir 10 Games Kekerasan

MENCUAT bahwa sejumlah game akan diblokir di Indonesia. Rumor pemblokiran ini beredar dalam beberapa waktu terakhir. Di mana pemblokiran dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Dalam penjelasan yang tersebar di media sosial Facebook, ada sebuah gambar yang berisikan daftar 10 game yang diklaim bakal kena blokir oleh Kominfo. Beberapa game yang akan diblokir diantaranya PUBG Mobile, Free Fire, Rules of Survival, Point Black hingga Mobile Legends.
Selain itu, dalam penjelasan tersebut juga tertulis bahwa Kementerian Kominfo akan memblokir 10 games bau kekerasan diblokir tanggal 31 Januari 2019. Namun ternyata informasi tersebut adalah Hoaks atau tidak benar.  
Hal itu ditegaskan oleh Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu dalam Siaran Pers No. 11/HM/KOMINFO/01/2019 pada Kamis (10/1) bahwa sebelumnya tahun 2015 dan 2016 juga pernah beredar informasi yang hampir sama.

"Kementerian Kominfo menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat dalam penggunaan produk permainan interaktif elektronik memang menjadi perhatian pemerintah,” ujar Ferdinandus Setu.

Katanya, berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Elektronik, Kementerian Kominfo mengembangkan klasifikasi membagi ketentuan penggunaan berdasarkan kategori konten dan kelompok usia  pengguna.
Ia menguraikan, untuk pembagian kelompok usia terdiri dari lima kelompok, yaitu (1) kelompok usia 3 (tiga) tahun atau lebih; (2) kelompok usia 7 (tujuh) tahun atau lebih; (3) kelompok usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih; (4) kelompok usia 18 (delapan belas) tahun atau lebih; dan (5) kelompok semua usia.  
Setiap katagori kelompok usia memiliki kriteria konten masing-masing. Adapun konten yang berkaitan dengan kekerasan hanya diperbolehkan untuk permainan elektronik untuk kategori usia 13 tahun ke atas dengan batasan tertentu. Dibawah 13 tahun tidak diperbolehkan adanya aksi atau tindakan kekerasan.
"Selain itu, dalam Peraturan Menteri Kominfo yang telah berlaku sejak 15 Juli 2016 itu, juga disebutkan masyarakat atau pengguna dapat menyampaikan pengaduan atas hasil klasifikasi. Adapun daftar klasifikasi dan media pengaduan bisa diakses melalui igrs.id," pungkasnya. (eri/mar)

Berita Lainnya :