BPJPH Menyempurnakan Proses Sertifikasi Produk Halal


 
JAKARTA - Terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan menyempurnakan proses sertifikasi produk halal yang selama ini dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam hal ini, BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal setelah mendapatkan fatwa dari MUI.
Adapun peran BPJPH dan MUI dalam Proses Sertifikasi Halal sesuai dengan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam UU tersebut disyahkan pada 17 Oktober 2014 oleh Presiden SBY tersebut memberikan payung hukum terhadap proses sertifikasi halal.
Selama ini proses sertifikasi halal dilakukan oleh LPPOM-MUI, sebagai sebuah lembaga non-pemerintah. Dengan berlakunya UU tersebut, peranan LPPOM-MUI menjadi LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).
Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) MUI, Lukmanul Hakim mengatakan, saat ini, pihaknya masih menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari produk hukum tersebut.
"Jadi pembentukan LPH menurut UU ada persyaratan misal ada auditor tersertifikasi. Lalu adanya alasan hukum daripada adanya PP. Jadi sementara PPnya belum ada jadi belum bisa bergerak," ujarnya, Kamis (25/1).
Namun, menurutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 59 dan 60 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang JPH agar tetap menjadi landasan. Yaitu, LPPOM MUI tetap menjalankan kewenanganya melakukan sertifikasi halal sampai dengan BPJPH menyatakan telah siap melakukan sertifikasi halal, yang ditandai dengan telah siapnya auditor halal, LPH dan berbagai instrumen pembiayaan yang berkaitan dengan industri dan UKM.
"Tidak pernah ada kevakuman justru sejak awal kita mengisi kekosongan, difasilitas UU pasal 59 dan 60 artinya LPOM telah menjalankan fungsinya," ujarnya.
Dia meminta, pemerintah dapat menjelaskan pasal 59 dan 60 kepada masyarakat khususnya industri dan UKM. Langkah ini agar tidak terjadi kebingungan bagi pelaku bisnis.
"Pemerintah harus menjelaskan sehingga tidak ada kekosongan dan kebingungan oleh industri. Jadi, kita tidak bisa terpaku oleh PP saja, karena bisa menggunakan pasal 59 dan 60 jaminan produk halal," ungkapnya.
Bahkan, dia meminta, kepada masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya tidak meributkan permasalahan ini. Sebab, untuk proses menerbitkan PP tidak hanya sekedar konsep. Sebelumnya, Ketua BPJPH, Prof Sukoso mengatakan, saat ini PP tersebut masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). 
"Masih dalam proses harmonisasi di Kementerian hukum dan HAM. Jadi bukan mengatakan belum ada, tapi masih harmonisasi," ujarnya.
"Sudah hampir enam kali ya (melakukan pembahasan), karena kita mendengarkan masukan baik dari kementerian lain, dari Ormas dan sebagainya. Dan itu dikendalikan oleh kementerian Hukum dan HAM," tambahnya.
Menurut dia, saat melakukan pembahasan PP tersebut memang masih ada keberatan dari beberapa kementerian lain. Misalnya, kata dia, Kementerian Kesehatan keberatan mengenai obat dan alat kesehatan yang dimasukkan untuk dapatkan sertifikasi halal. Terlepas dari itu, tambah dia, peraturan pemerintah tersebut sudah harus diterbitkan pada akhir bulan Oktober ini, sehingga BPJPH bisa segera bekerja.
"(Ditargetkan) bulan-bulan akhir Bulan 10 ini sudah keluar ya," katanya
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam. Menurut dia, PP tentang jaminan produk halal itu masih dalam pembahasan.
"Masih proses, pembahasan PP ada di pemerintah, MUI menyumbangkan pikiran konten RPP, proses final di pemerintah, sekarang di lintas kementerian," ucapnya saat ditemui di Gedung MUI, Jakarta Pusat. (rep/ra/udi)

Berita Lainnya :